KENDARI, EDISIINDONESIA.id– Dewan Pembina Lembaga Aliansi Pemuda dan Pelajar Sulawesi Tenggara (AP2 Sultra), La Ode Hasanuddin Kansi (LHK), menyoroti potensi korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika tidak diawasi dengan ketat.

LHK mengungkapkan temuan AP2 Sultra di lapangan yang mengindikasikan bahwa program MBG, yang seharusnya memuliakan instruksi Presiden RI, justru menjadi ajang mencari keuntungan bagi pengelola dapur.

“Para pengelola MBG sudah menaksir keuntungan. Jika dalam satu kecamatan dapur bisa mengelola 3.000 siswa, maka keuntungan mereka bisa mencapai 9.000.000 per hari. Ini bukan hanya soal untung, tapi soal SOP Badan Gizi Nasional (BGN). Layak tidak dapur mereka? Layak tidak makanan yang mereka sajikan? Sehat tidak makanan yang mereka sajikan?” tegas LHK.

LHK menambahkan, pemerintah pusat telah meluncurkan anggaran fantastis untuk MBG dengan tujuan mulia, seperti meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat, mengurangi stunting, memberdayakan UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, tujuan ini terancam gagal karena banyak dapur yang tidak memenuhi standar SOP.

“Baik dari ukuran volume dapur, bahkan ada dapur di atas sarang walet. Dan ada juga dapur tempat makanannya dicuci di tanah. Ini sangat memprihatinkan,” ujarnya.

Aktivis yang dikenal gesit dalam menyuarakan sektor pendidikan ini sangat waspada terhadap pelayanan MBG di Sulawesi Tenggara. LHK berharap, dengan pengawasan yang lebih ketat, Sultra tidak lagi mengalami kasus keracunan MBG.

“Kita harus mampu mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bangsa dalam program Makan Bergizi Gratis di satuan pendidikan,

Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi peserta didik sekaligus meningkatkan pengetahuan mereka tentang pentingnya pola makan sehat,” pungkasnya.(**)