KENDARI, EDISIINDONESIA.id – PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) angkat suara membantah tudingan yang menyebutkan pihaknya beraktivitas secara ilegal di kawasan pemukiman tanpa dilengkapi dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Humas PT WIN, Kasman, menegaskan bahwa pemberitaan tersebut tidak berdasar dan terkesan menyudutkan. Ia menjelaskan, aktivitas di lokasi sebenarnya merupakan kegiatan penataan lahan yang dilakukan berdasarkan permintaan langsung dari warga setempat.

“Itu kegiatan permintaan warga untuk perataan lahan dan pembangunan tanggul guna mencegah aliran air masuk ke rumah warga,” ujar Kasman, Kamis (1/5/2026).

Ia menambahkan, warga sebelumnya telah mengajukan permohonan bantuan alat berat untuk kepentingan lingkungan dan hunian mereka.

“Alat berat yang turun di lokasi tersebut merupakan bantuan yang diberikan PT WIN berdasarkan permohonan resmi dari warga,” jelasnya.

Warga Benarkan Atas Permintaan Sendiri

Salah satu warga Torobulu, Ardi, membenarkan hal tersebut. Menurutnya, permintaan perataan lahan hingga pembangunan tanggul memang murni keinginan masyarakat karena sering mengalami masalah genangan air.

“Dulu lahan di kawasan ini berbukit, sehingga saat hujan air dan lumpur sering merembet ke rumah. Makanya kami mengajukan permohonan ke perusahaan untuk diratakan dan dibuatkan tanggul,” beber Ardi.

Kegiatan penataan lahan dan pembangunan bangunan penahan air tersebut justru mendapat sambutan positif dan dukungan penuh dari warga sekitar.

“Kami sangat mendukung. Dulu kami khawatir saat hujan, tapi sekarang setelah ada tanggul dan lahan rata, kami merasa lebih aman,” tegasnya.

Tak hanya soal bantuan fisik, kehadiran perusahaan juga dinilai memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar.

“Selain bantuan alat, kehadiran PT WIN juga banyak menyerap tenaga kerja dari warga sekitar lokasi,” tambahnya.

Terakhir, warga menyayangkan adanya narasi yang menyebut kegiatan tersebut ilegal. Mereka menegaskan bahwa semua aktivitas dilakukan atas dasar permintaan dan kesepakatan dengan pemilik lahan serta masyarakat setempat.(**)