BALI, EDISIINDONESIA.id – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dari 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara mengikuti kegiatan capacity building di Provinsi Bali.

Program ini digelar oleh Pemprov Sultra bersama Bank Indonesia sebagai upaya memperkuat strategi pengendalian inflasi sekaligus percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Bali dipilih sebagai lokasi studi tiru karena keberhasilan daerah ini dalam mengendalikan harga dan mengembangkan sistem pembayaran digital yang diakui di tingkat nasional.

Para peserta mendapat materi dari pejabat Pemprov Bali dan Bapenda Bali terkait inovasi pengendalian inflasi serta digitalisasi keuangan daerah.

Sekda Sultra, Asrun Lio, menyebutkan capaian Sultra juga cukup positif. Empat TPID asal Sultra masuk nominasi penghargaan nasional, yakni TPID Provinsi, Kota Baubau, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Muna Barat.

Selain itu, seluruh pemda di Sultra telah meraih status “Pemda Digital” dengan skor Indeks ETPD di atas 80 persen pada Semester I 2025.

Dari sisi inflasi, Sultra mengalami deflasi 0,24 persen (mtm) pada Agustus 2025, meski secara tahunan tercatat 3,75 persen (yoy), sedikit di atas target nasional.

Pemerintah daerah terus memperkuat sinergi TPID melalui enam langkah konkret yang dicanangkan Kemendagri.

Asrun menegaskan, kegiatan ini bukan sekadar studi banding, tetapi langkah untuk mempercepat implementasi kebijakan yang lebih efektif.

“Harapannya, pengalaman dari Bali bisa menjadi dorongan agar strategi pengendalian inflasi dan digitalisasi pemerintahan di Sultra semakin terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.(**)