EDISIINDONESIA.id- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai rencana penghentian pemberian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) khusus bagi siswa dari keluarga mampu atau kelompok desil 8 hingga 10 berpotensi menciptakan penghematan anggaran negara. Meski demikian, kebijakan ini belum final dan masih menunggu hasil kajian serta mekanisme teknis yang disusun oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

“Pasti ada penghematan, bukan pemangkasan anggaran, namun semuanya tergantung bagaimana teknis pelaksanaannya nanti,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan, jika kebijakan ini diterapkan, kemungkinan besar akan difokuskan pada sekolah-sekolah tertentu yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu. Namun seluruh proses pendataan hingga aturan pelaksanaan sepenuhnya menjadi kewenangan BGN.

“Jika ada anak dari keluarga berada di sekolah-sekolah tertentu, dan BGN memutuskan tidak perlu diberikan, ya tidak akan diberikan. Namun soal teknisnya, silakan tanya langsung ke pihak BGN,” ungkapnya.

Besaran nilai penghematan yang akan didapatkan juga belum dapat dipastikan dan masih dalam perhitungan BGN. Pemerintah menyatakan mendukung sepenuhnya langkah yang dapat meningkatkan efektivitas program tanpa harus melakukan pemangkasan anggaran secara langsung.

Terkait kabar efisiensi anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp40 triliun, Purbaya mengaku belum mengetahui angka pastinya. Evaluasi masih terus berjalan dan kemungkinan akan ada penyesuaian di masa mendatang.

Saat ini, pertemuan resmi antara Kementerian Keuangan dengan Kepala BGN Sudaryono yang baru saja dilantik belum dijadwalkan. Purbaya membiarkan pihak BGN melakukan pemantapan internal terlebih dahulu.

“Kita biarkan mereka berkonsolidasi dulu. Tadinya direncanakan minggu ini, namun karena ada pergantian pimpinan, saya tidak ingin mengganggu. Nanti mungkin minggu depan saya akan berkunjung ke sana,” pungkasnya.(edisi/rmol)