KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memperoleh tambahan alokasi anggaran Program Revitalisasi Sekolah sebesar sekitar Rp500 miliar pada tahun 2026. Nilai tersebut meningkat signifikan dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang berkisar Rp300 miliar.

Kabar tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Dr. Fajar Riza Ul Haq, ke Sulawesi Tenggara. Kunjungan ini bertujuan memastikan pelaksanaan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat menjangkau wilayah kepulauan, termasuk Program Revitalisasi Sekolah, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam agenda tersebut, Wamendikdasmen didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Dr. Ir. Hugua M. Ling, Bupati Wakatobi H. Haliana, S.E., Wakil Bupati Wakatobi Safia Wualo, jajaran Pemerintah Kabupaten Wakatobi, serta para pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikdasmen di Sulawesi Tenggara.

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, mengatakan peningkatan anggaran tersebut merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap komitmen Sulawesi Tenggara dalam mempercepat pemerataan layanan pendidikan hingga wilayah terpencil.

“Tahun lalu Sulawesi Tenggara memperoleh anggaran revitalisasi sekolah kurang lebih sebesar Rp300 miliar. Tahun ini meningkat menjadi sekitar Rp500 miliar dari total anggaran nasional sekitar Rp9 triliun. Ini merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di daerah,” ujar Hugua.

Menurutnya, Program Revitalisasi Sekolah menjadi salah satu program strategis nasional di sektor pendidikan yang diprioritaskan Presiden Prabowo Subianto, selain Program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Melalui program tersebut, pemerintah berupaya menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

Hugua menegaskan bahwa peningkatan anggaran harus diimbangi dengan kesiapan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan, melakukan pengawasan, serta melaksanakan program secara tepat sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh peserta didik, tenaga pendidik, dan masyarakat.

Ia juga mengakui bahwa kemampuan fiskal daerah masih terbatas sehingga pembangunan tidak dapat sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, menurutnya, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus proaktif membangun komunikasi dan memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

“Kita tidak bisa hanya menunggu. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, seluruh perangkat daerah harus memiliki semangat jemput bola. Kepala OPD harus aktif membangun komunikasi dan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga agar semakin banyak program nasional berbentuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dapat dibawa ke Sulawesi Tenggara,” tegasnya.

Hugua menambahkan, sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci percepatan pembangunan, termasuk dalam mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan hingga pelosok desa.

Tambahan anggaran revitalisasi sekolah ini diharapkan mampu mempercepat perbaikan infrastruktur pendidikan, meningkatkan mutu layanan pembelajaran, serta mencetak sumber daya manusia Sulawesi Tenggara yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan. (**)