WAKATOBI, EDISIINDONESIA.com – Realisasi janji politik Bupati Wakatobi, Haliana mulai pertanyakan oleh masyarakat Wakatobi.

Pasca dilantik pada 28 Juni 2021, seluruh program unggulan Bupati Haliana tak ada satupun berhasil terealisasi.

Hal itu disampaikan masyarakat saat menggelar aksi demonstrasi yang tergabung dalam Koalisi Parlemen Jalanan (KPJ) di depan kantor Bupati Wakatobi, Selasa (1/3/2022).

Koordinator Lapangan aksi, Emen Lahuda dalam orasinya menyampaikan sederet prestasi buruk Wakatobi selama 8 bulan terakhir menjabat.

Diantaranya, program merdeka pangan Pemda Wakatobi seperti bawang merah dan udang Vaname hanya menghabiskan anggaran daerah dan tidak diketahui secara umum apa manfaat yang dirasakan masyarakat dari kedua program tersebut.

Tak hanya itu lanjut Emen, termasuk adanya penurunan Sumber Daya Pemuda terdidik melalui Program merdeka belajar.

“Dulunya setiap orang yang menjalankan studi di perguruan tinggi bisa mendapat bantuan, sekarang dengan adanya program Bupati Haliana itu justru membatasi adanya penyaluran bantuan kepada para mahasiswa,” tuturnya.

Menurut dia, belum ada manfaat yang dinikmati oleh masyarakat dari program Pemda saat ini. Mirisnya, Bupati Haliana sejauh ini hanya sibuk lakukan pencitraan tanpa manfaat yang jelas.

“Setidaknya sudah ada yang bisa kita nikmati manfaat program itu, tetapi justru yang banyak jadi tontonan sejauh ini hanyalah pencitraan dan pencitraan turus. Masyarakat tidak makan janji dan foto-foto pencitraan pak Bupati pembohong,” tambahnya.

Lebih jauh diungkapkan, program Bupati Wakatobi I Milyar satu desa sangat berpotensi terjadi tindak pidana Korupsi.

“Sebab anggaran tersebut belum ada pedoman dan anggaran desa sudah ditetapkan beserta penjabarannya didalam peraturan perundang-undangan,” bebernya.

Tak hanya itu, kebijakan Bupati bahkan dinilai banyak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.

Belum lama ini Bupati melakukan Nonjob yang dinilai inprosedural terhadap sejumlah Pegawai secara sewenang-wenang.

“Marilah masyarakat Kabupaten Wakatobi sadar akan kondisi daerah yang amburadul dengan kebijakan Pemda yang tidak sesuai aturan ini,” cetusnya.

Dia meminta anggota DPRD agar ikut mengawasi seluruh kebijakan politik Bupati Wakatobi yang melanggar regulasi.

“Kami juga menekankan kepada Anggota DPRD Wakatobi jangan hanya diam dengan persoalan ini,” tegasnya.

Kendati tidak ada perwakilan Pemda yang datang menemui massa aksi, demonstrasi dijadwalkan digelar kembali hingga hari Jum’at mendatang dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi. (**)