KENDARI, EDISIINDONESIA.id– Koordinator Badan Oposisi Mahasiswa Sulawesi Tenggara, Rasmin Jaya, menyerukan konsolidasi menyeluruh untuk merespons berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai memicu krisis politik maupun ekonomi belakangan ini. Seruan itu muncul seiring meluasnya penolakan terhadap kasus korupsi, proyek strategis nasional, serta kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi di wilayah Sulawesi Tenggara.

Sejak 10 Mei 2026 pukul 00.00 WITA, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga Pertamax secara signifikan di seluruh Indonesia, termasuk Sulawesi Tenggara. Harga melonjak dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter — naik Rp3.950 atau setara 32,11 persen dalam satu kali penyesuaian. Kenaikan tajam ini memicu kekhawatiran kalangan mahasiswa dan masyarakat luas, terutama akan dampak berantai serta risiko kelangkaan bahan bakar bersubsidi jenis Pertalite.

Menurut Rasmin, kebijakan ini bersifat mendesak dan sangat krusial karena langsung menekan sektor‑sektor kebutuhan pokok. Ia pun mempertanyakan maksud di balik langkah tersebut.

“Kita patut curiga, apakah kebijakan kontroversial ini sekadar pengalih perhatian agar isu yang jauh lebih mendesak terlupakan? Bisa jadi ini skema yang dirancang sedemikian rupa agar fokus publik dan mahasiswa terpecah,” tegasnya.

Di sisi lain, ia melihat situasi ini sebagai momentum untuk mempererat persatuan seluruh elemen masyarakat. Kondisi ekonomi nasional yang belum sepenuhnya kokoh dinilai telah menimbulkan krisis kepercayaan rakyat terhadap para pemimpin politik dan anggota parlemen. Pelemahan nilai tukar rupiah menjadi salah satu indikator nyata yang menuntut penanganan serius.

Dalam pandangannya, mahasiswa berperan sebagai pilar pengawas sekaligus penggerak utama agar jalannya pemerintahan tetap berpihak pada rakyat.

“Di permukaan terlihat tenang, namun ini bagaikan bom waktu. Jika tak ada langkah nyata, tak lama lagi harga kebutuhan pokok — mulai dari BBM hingga beras — bisa makin melambung, sementara rupiah makin melemah. Kemarahan rakyat yang tertahan bisa meledak di mana saja. Di sinilah mahasiswa harus hadir, mengambil peran, dan mengembalikan kepercayaan rakyat,” ungkapnya.

Gerakan ini, kata Rasmin, harus tumbuh dari diskusi‑diskusi kritis di kampus untuk membedah persoalan nyata masyarakat, lalu diterjemahkan menjadi aksi nyata. Mahasiswa dituntut jeli menilai kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, sekaligus merumuskan gagasan alternatif yang solutif.

Ia juga menyoroti keterlambatan respon mahasiswa Sulawesi Tenggara dalam merespons isu nasional yang dampaknya terasa langsung di daerah. Oleh karena itu, ia mengajak gerakan dimulai dari wilayah ini agar bisa menjadi contoh dan memicu gelombang yang lebih besar di tempat lain.

“Sudah saatnya kita bergerak dari sini. Gerakan yang tumbuh dari akar daerah biasanya akan melahirkan kekuatan yang luar biasa besar,” tambahnya.

Rasmin berharap pemerintah pusat lebih berhati‑hati mengambil langkah, terlebih di tengah kesulitan masyarakat akibat efisiensi anggaran dan kebijakan fiskal yang ketat. Seluruh elemen masyarakat diminta menjadi mitra kritis yang mengawal jalannya pemerintahan.

Ia kembali mengingatkan agar kampus dijadikan garda terdepan konsolidasi dan kekuatan rakyat dalam menghadapi kebijakan yang dinilai sepihak. Semangat reformasi harus terus hidup, dan mahasiswa wajib memikul tanggung jawab mengawal perubahan demi kesejahteraan bersama.

“Kita harus kembali pada semangat reformasi. Pemuda dan mahasiswa berani menjadi jembatan aspirasi rakyat. Jangan sampai kita lengah dan membiarkan keadaan terus memburu tanpa ada perlawanan yang teratur,” pungkasnya.

Di akhir pernyataannya, Rasmin menegaskan bahwa krisis kepercayaan saat ini merupakan tantangan nyata. Ia berharap pemerintah segera menghadirkan kebijakan yang adil dan terukur agar stabilitas ekonomi terjaga dan kepercayaan rakyat kembali tumbuh. (**)