Buntut Pemecatan Dosen dan Pejabat Struktural, Alumni Geruduk Unsultra

KENDARI, EDISIIDONESIA.id – Sejumlah alumni dan mahasiswa Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) menggelar aksi demontrasi mengenai polemik dualisme rektor, Rabu (4/2/2026).

Polemik dualisme ini merembet pada pemecatan sejumlah dosen dan pejabat struktural yang berujung pada pemecatan.

Pelantikan jabatan dekan, wakil dekan dan Ketua Program Studi (Kaprodi) yang sebelumnya diangkat oleh Rektor Prof. Andi Bahrun dinilai sah secara statuta dan perundang-undangan.

Namun pemecatan ini muncul ketika Prof. Jamhir Safani menjabat sebagai Rektor Unsultra dan mengangkat pejabat struktural yang baru.

Alumni Unsultra Aldi Malino mengatakan kedatangan mereka juga mempersoalkan mengenai legalitas dari Rektor Jamhir Safani.

“Yang kami pertanyakan mengenai legalitas Rektor hari ini apakah sudah terdaftar di LLDikti wilayah IX dan pergantian pergantian dosen yang menurut kami sedikit keliru,” kata Aldi pada media ini.

Aldi menginginkan tidak dilakukan pergantian pejabat struktural di tengah konflik dualisme ini. Pasalnya, publik menilai sarat akan kebijakan yang bersifat politis.

Menanggapi hal tersebut, Rektor Unsultra Jamhir Safani menyampaikan bahwa pemecatan tersebut dikarenakan tidak adanya sikap harmonis antara pucuk pimpinan dan pejabat struktural.

“Salah satu kata kunci sehatnya sebuah organisasi adalah adanya sinergitas yang harmonis antara unit diatas sampai unit kebawah,” ujarnya.

Ia menambahkan pemecatan tersebut tak lain bertujuan untuk memperlancar jalannya civitas akamedika di Unsultra. Pejabat struktural yang dipecat ini dikarenakan tidak pernah hadir dalam rapat koordinasi.

Terkait legalitas jabatannya, Jamhir Safani menegaskan bahwa dirinya telah memperoleh pengakuan. Ia menyebut, saat bertemu dengan perwakilan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah IX pada pelantikan Rektor Universitas Mandala Waluya, disebutkan bahwa dirinya memiliki legalitas sebagai rektor.

Untuk mempertegas hal tersebut, Jamhir Safani dijadwalkan akan kembali bertemu dengan pihak LLDikti Wilayah IX pada Kamis (19/2/2026) mendatang.(**)

Comment