EDISIINDONESIA.id- Kelas menengah dinilai sebagai kelompok masyarakat yang paling berat menanggung dampak akibat lonjakan harga BBM jenis nonsubsidi Pertamax bersamaan dengan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang terjadi dalam waktu berdekatan.

Belum lama ini, BI secara mendadak menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,50 persen. Kenaikan ini merupakan yang kedua kalinya terjadi dalam kurun waktu satu bulan. Tak lama setelah kebijakan tersebut diberlakukan, harga Pertamax pun melonjak drastis dari sebelumnya Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai tekanan ganda ini semakin mempersempit ruang gerak keuangan rumah tangga kelas menengah. Padahal, kelompok ini selama ini dikenal sebagai tulang punggung penggerak konsumsi nasional.

“Mereka bukan kelompok miskin yang otomatis masuk dalam daftar penerima perlindungan sosial. Mereka berada di posisi tengah, tampak stabil dari luar, namun kondisinya sangat rapuh dari dalam,” ujar Achmad kepada RMOL, Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, kenaikan pada kedua instrumen ekonomi tersebut memberikan dampak langsung yang terasa dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait kewajiban pembayaran dan biaya operasional rumah tangga.

“Bagi kelas menengah, kebijakan ini berdampak pada cicilan rumah yang makin mahal, angsuran kendaraan yang makin berat, biaya antar-jemput anak yang naik, hingga ongkos bekerja yang membengkak. Akibatnya, tabungan mereka pun makin cepat terkuras,” jelas Achmad.

Ia menyoroti posisi sulit yang kerap dialami kelas menengah sebagai penyangga utama berbagai kebijakan ekonomi. Ketika pemerintah perlu menjaga stabilitas rupiah, suku bunga dinaikkan. Di sisi lain, ketika harga energi disesuaikan, pengguna BBM nonsubsidi yang mayoritas berasal dari kelompok ini juga harus menanggung konsekuensinya.

“Namun, saat bantuan sosial dibagikan, mereka sering dianggap terlalu mampu sehingga tidak berhak dibantu. Sebaliknya, ketika pajak, bunga kredit, tarif layanan, dan harga energi naik, mereka selalu dianggap cukup kuat untuk menanggung beban tersebut,” tegas Achmad.

Ia mengingatkan kembali bahwa kelas menengah memegang peran sangat vital dalam perekonomian nasional, mulai dari pembayar pajak, pengguna kredit perbankan, pembeli properti, hingga penggerak utama konsumsi domestik.

Sayangnya, jumlah kelompok ini dalam beberapa tahun terakhir justru terus mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah turun signifikan dari 57,33 juta orang pada tahun 2019 menjadi 47,85 juta orang di tahun 2024.

“Ini bukan sekadar penurunan angka biasa, melainkan sebuah peringatan keras atau alarm bagi kondisi sosial ekonomi kita,” pungkas Achmad.(edisi/rmol)