KENDARI, EDISIINDONESIA.id — Hamim Imbu, seorang alumni Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra), menegaskan bahwa Unsultra sejak awal adalah milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemda Sultra). Ia meminta sejarah kepemilikan ini tidak diabaikan dalam melihat status Unsultra saat ini.

Menurut Hamim, berdasarkan catatan sejarah yang diketahuinya, Unsultra telah menjadi milik Pemda Sultra sejak tahun 1967. Status itu tetap berlanjut hingga tahun 1978.

“Sejauh yang saya ketahui, Unsultra itu sejak 1967 milik Pemda. Tahun 1978 pun masih milik Pemda,” ujar Hamim saat diwawancarai, Rabu (9/9/2026).

Ia menjelaskan, akta tahun 1986 pun masih menunjukkan keterkaitan Unsultra dengan Pemda Sultra. Baru sekitar tahun 1989–1990 dilakukan penyesuaian bentuk kelembagaan, karena ada aturan yang melarang pemerintah daerah menjadi pengurus yayasan.

Meski bentuknya berubah, Hamim menegaskan hal itu tidak otomatis membuat kepemilikan aset daerah hilang — kecuali dilakukan pengalihan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Tujuannya hanya agar aturan terpenuhi. Pemda memang tidak boleh jadi pengurus yayasan, tetapi kepemilikannya bukan berarti hilang begitu saja,” jelasnya.

Hamim juga menyinggung keputusan tahun 1999 yang menurutnya kembali menegaskan Unsultra adalah milik Pemda. Artinya, dari tahun 1967 hingga 1999, sejarah kepemilikan itu terus berlanjut dan perlu menjadi pegangan utama.

Lain halnya dengan perubahan status yang tercantum dalam akta tahun 2010. Hamim mempertanyakan keabsahannya. Jika aset milik daerah berpindah tangan, harus ada persetujuan DPRD serta berita acara penyerahan atau penghapusan barang milik daerah yang lengkap.

“Periksa akta tahun 2010 itu. Apakah sudah sesuai aturan? Di mana bukti persetujuan DPRD Provinsi Sultra? Di mana berita acara penyerahannya?” tegasnya.

Ia meminta persoalan ini diperiksa secara terbuka dan berdasarkan hukum. Hamim juga membedakan: Unsultra lama jelas milik Pemda hingga hari ini, sedangkan status kelembagaan pasca-2010 perlu dipertegas kembali.
“Unsultra lama itu milik Pemda sampai sekarang. Yang saya ragukan adalah Unsultra pasca-perubahan 2010. Harus jelas, Unsultra ini kelanjutan yang lama atau baru sejak 2010,” katanya.

Mahasiswa Diminta Tetap Tenang

Di tengah polemik ini, Hamim meminta mahasiswa tidak perlu resah dan tetap fokus pada perkuliahan. Kepentingan utama adalah pendidikan mereka, bukan gangguan dari sengketa kepemilikan.
“Mahasiswa jangan diganggu, tetap kuliah. Tujuan kalian adalah mencari ilmu untuk masa depan. Tidak perlu pindah atau khawatir, tetap jalani perkuliahan,” pesannya.

Apabila nanti memang terjadi perubahan kepengurusan, Hamim meminta agar prosesnya berjalan damai dan diserahkan kepada pihak berwenang, termasuk aparat penegak hukum.

“Kalau memang harus ada peralihan, biarkan berjalan damai. Serahkan urusan itu kepada pihak yang punya wewenang dan jalur hukum,” ujarnya.

Ia mengajak semua pihak menyelesaikan masalah berdasarkan aturan yang berlaku, dan tidak menyebarkan kabar yang bisa menimbulkan keresahan di kalangan mahasiswa maupun masyarakat.

“Aturannya sudah jelas. Siapa pun yang melanggar peraturan, pasti ada konsekuensi hukumnya,” tegas Hamim.

Apresiasi Langkah Gubernur ASR

Hamim juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR), yang telah mengambil langkah bersama Kejaksaan Tinggi Sultra untuk menertibkan sekitar 800 aset daerah yang belum tertib, termasuk yang berkaitan dengan Unsultra.

Langkah itu dinilai sebagai tindakan yang benar demi kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi.
“Saya lihat langkah Pak Gubernur bersama Kejaksaan Tinggi itu sudah tepat. Sama sekali tidak ada kepentingan pribadi. Beliau hanya memikirkan kepentingan rakyat dan negara,” ungkapnya.

Hamim bahkan menyebut langkah tersebut sangat luar biasa dan patut menjadi teladan bagi para pemimpin.
“Ini langkah yang sangat baik, boleh saya sebut spektakuler, dan menjadi pelajaran berharga bagi semua pemimpin,” puji Hamim.

Ia juga berpesan kepada para pemimpin agar tetap menjunjung tinggi kejujuran dan integritas dalam menjalankan amanah.

“Memang menjadi orang jujur itu tidak mudah, pasti banyak yang tidak suka dan memiliki banyak lawan,” pungkasnya. (**)