EDISIINDONESIA.id – Ketua Dewan Pembina Partai Ummat Amien Rais kembali mengkritik manuver politik Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi dan keluarganya.

Ia menilai peluang Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi pasangan Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2029 tidak realistis.

Amien mengatakan skenario Prabowo-Gibran berlanjut pada Pilpres 2029 merupakan harapan kelompok pendukung Jokowi. Namun, menurut dia, kemungkinan itu sulit terwujud.

“Mustahil Prabowo akan berpasangan lagi dengan sulungnya si Fufufafa alias Gibran bila ikut dalam Pilpres 2029,” ujar Amien Rais dalam keterangannya di YouTube, dikutip Rabu, 9 September 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Amien ketika menyoroti perkembangan politik Jokowi dan keluarganya menjelang Pemilu 2029.

Mantan Ketua MPR RI ini juga menyoroti aktivitas Jokowi yang belakangan kerap menghadiri berbagai kegiatan di daerah. Menurut dia, safari tersebut berkaitan dengan upaya meningkatkan elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia atau PSI.

PSI saat ini dipimpin Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi. Amien menilai keterlibatan Jokowi dalam kegiatan politik tidak serta-merta akan meningkatkan posisi PSI dalam peta politik nasional.

Ia bahkan meragukan pengaruh politik Jokowi dan Kaesang pada Pemilu 2029.

“Kaesang itu politikus setengah matang yang tidak punya bobot politik dibandingkan dengan partai-partai lain. Jokowi di tahun 2029 nanti sudah menjadi sosok yang tidak akan dilirik lagi oleh partai-partai besar seperti Gerindra, PDIP, NasDem, maupun partai papan menengah,” kata Amien.

Amien juga menduga ada alasan politik di balik penghentian atau pembatasan agenda safari nasional Jokowi. Ia mengaitkannya dengan munculnya penolakan di sejumlah daerah.

Menurut tokoh reformasi ini, pembatasan tersebut dilakukan untuk mencegah antipati terhadap Jokowi semakin meluas.

Jokowi Dijadwalkan Hadiri Acara Budaya di Banten
Di tengah kritik tersebut, Jokowi dijadwalkan menghadiri kegiatan budaya di Banten pada Kamis, 10 September 2026.

Jokowi akan menghadiri Keuceran Mande Macan Guling ke-69 di Plaza Aspirasi, kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang.

Kedatangan Jokowi dalam agenda tersebut memunculkan dua sikap berbeda. Sebagian masyarakat dan pelaku seni bela diri tradisional bersiap menyambut kedatangan mantan presiden tersebut. Di sisi lain, kelompok masyarakat tertentu menyatakan penolakan dan menyiapkan aksi demonstrasi.

Panitia menegaskan kehadiran Jokowi dalam acara tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan politik praktis. Ia disebut datang sebagai tamu dalam kegiatan budaya.

Ketua Umum Mande Macan Guling, Ratu Lilis Karyawati, mengatakan lebih dari 6.000 pesilat dan tokoh adat diperkirakan hadir dalam acara tersebut.

“6.000 lebih yang bakal hadir karena kita juga akan mengundang perwakilan pendekar lainnya. Sebab Cimande itu bukan hanya Macan Guling saja, ada Cimande TTKDH, Banten Girang, Singandaru, dan lainnya,” ujar Lilis.

Menurut Lilis, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mempertahankan tradisi sekaligus mempererat hubungan antarperguruan pencak silat di Banten.

Ia juga menegaskan acara tidak diarahkan untuk kepentingan politik. Masyarakat yang tidak setuju dengan kedatangan Jokowi, kata dia, tetap memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Politik

Ketua Panitia Keuceran Mande Macan Guling ke-69, Jona Maulana, menyampaikan hal serupa. Ia mengatakan Jokowi hadir karena diundang dalam kapasitas sebagai bagian dari keluarga besar Mande Macan Guling.

Menurut Jona, undangan tersebut tidak diberikan karena status Jokowi sebagai mantan presiden.

Ada Kelompok yang Menolak

Sementara itu, kedatangan Jokowi mendapat penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat di Banten.

Aktivis Serang Utara Kholid Miqdar menyatakan keberatan terhadap rencana kehadiran Jokowi. Ia mengaitkan penolakan tersebut dengan sejumlah persoalan sosial dan ekonomi yang menurutnya masih dirasakan masyarakat Banten.

“Yang jelas, saya sudah mengatakan bahwa kami menolak kedatangan Jokowi karena bagaimanapun Jokowi adalah penyebab dari persoalan nilai-nilai sosial, ekonomi, terkait masalah perampasan ruang hidup masyarakat Banten di utara,” ujar Kholid.

Agenda Jokowi di Banten tidak hanya menjadi kegiatan budaya. Kehadirannya juga kembali memunculkan perdebatan mengenai posisi politik Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Di satu sisi, panitia menempatkan kehadiran Jokowi sebagai bagian dari undangan budaya. Di sisi lain, penolakan dari kelompok masyarakat menunjukkan bahwa aktivitas Jokowi di ruang publik masih menjadi perhatian dan berpotensi bersinggungan dengan dinamika politik menjelang Pemilu 2029. (edisi/fajar)