EDISIINDONESIA.id- Suasana unjuk rasa di kawasan Flyover Jalan AP Pettarani, Makassar, memanas pada Kamis (27/8/2026). Massa buruh dari Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (FSPMI) Kota Makassar turun ke jalan dan membakar ban bekas sebagai bentuk pernyataan tegas mereka.

Aksi ini digelar sekaligus sebagai wujud solidaritas terhadap perjuangan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang sedang berlangsung di Jakarta. Tak sekadar menyuarakan dukungan, massa buruh juga menumpahkan sejumlah persoalan nasional yang dinilai langsung membebani kehidupan masyarakat luas.

Mulai dari kualitas pendidikan, kelangkaan bahan bakar minyak, lonjakan harga kebutuhan pokok, hingga kebijakan perpajakan yang dirasa belum memihak rakyat.

Pendidikan & Kelangkaan BBM Jadi Sorotan Utama

Ketua FSPMI Kota Makassar, Fikasianus Icang, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan respons nyata terhadap berbagai persoalan nasional yang kini menjadi keresahan bersama.

“Kami turun ke jalan merespons perjuangan kawan-kawan di Jakarta. Ada sejumlah isu yang berkembang dan kami di Makassar menyikapi itu dengan serius dan turut menyuarakannya,” ujar Fikasianus di tengah aksi.

Ia menyoroti mundurnya kualitas pendidikan nasional yang dirasakan masyarakat secara nyata. Tak kalah mendesak, kelangkaan BBM disebut memberikan tekanan berat terhadap aktivitas harian, khususnya para pekerja.
“Sulitnya mencari bahan bakar sangat kami rasakan. Di mana-mana antre dan macet, semata-mata akibat kelangkaan BBM yang belum tuntas,” tegasnya

Harga Pangan, Pajak, dan Tuntutan Tegas ke Pucuk Pimpinan

Selain BBM dan pendidikan, massa juga mempersoalkan lonjakan harga kebutuhan pokok serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dinilai semakin mencekik, sementara pendapatan masyarakat tidak kunjung memadai.

Kebijakan perpajakan pun turut dipersoalkan. Fikasianus meminta pemerintah menghadirkan kebijakan yang selaras dengan daya beli masyarakat.

“Kalau harga terus naik, sementara upah buruh hanya di angka satu hingga dua juta rupiah per bulan dan tidak menentu, beban ini tentu sangat berat kami pikul,” imbuhnya.

Memuncak dari segala keresahan itu, massa FSPMI Makassar menyampaikan tuntutan politik yang tegas: mendesak sejumlah pejabat negara tertinggi untuk melepaskan jabatannya.

Lima tuntutan utama yang disampaikan:

Mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya;
Mendesak Ketua DPR RI mundur dari jabatannya;

Mendesak Kapolri mundur dari jabatannya;

Mendesak Jaksa Agung RI mundur dari jabatannya;

Mendesak Ketua Mahkamah Agung RI mundur dari jabatannya.(edisi/fajar)