EDISIINDONESIA.id- Pegiat media sosial Ahmad Tsauri menyoroti penanganan bencana serta arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam dua tahun terakhir. Menurutnya, terdapat kesenjangan mencolok antara pidato politik dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Hal itu disampaikan Tsauri melalui unggahan di akun Facebook pribadinya, Jumat (21/8/2026). Unggahan tersebut telah mendapat 167 reaksi dan dibagikan sebanyak 20 kali.

“Inilah yang dirasakan rakyat selama dua tahun pemerintahan Prabowo: berantakan. Pidato Prabowo dan kenyataan di lapangan bagaikan langit dan bumi,” tulis Ahmad Tsauri, alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu.

Kritik atas Prioritas Anggaran dan Penanganan Bencana

Tsauri menilai pemerintah lebih memprioritaskan proyek-proyek besar dibandingkan memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

“Dalam pidato selalu disebut rakyat, rakyat, dan rakyat, namun yang mendapat alokasi ribuan triliun justru proyek untuk TNI–POLRI dan kelompok dekat kekuasaan,” ujarnya.

Ia juga menyinggung lambatnya respons pemerintah terhadap sejumlah peristiwa bencana. Tsauri mencontohkan penanganan bencana di Aceh dan Sumatera, serta longsor dan banjir yang melanda beberapa kabupaten di Jawa beberapa bulan lalu.

“Bahkan untuk merespons atau turun langsung ke lokasi saja enggan, sekadar memberikan pernyataan pun tidak,” kritiknya.

Tsauri turut menyertakan tangkapan layar berita berjudul “Purbaya Soroti Daerah dan Pusat Tak Kompak Tangani Bencana NTT” sebagai rujukan atas pernyataannya.

Dalam unggahannya, Tsauri juga menyindir misi utama pemerintahan saat ini.

“Misi yang digaungkan adalah menjadi kaya bersama. Namun kenyataannya, saat pemerintahan baru berjalan, janji itu justru jauh dari kenyataan rakyat justru berpeluang menjadi ‘miskin bersama’,” pungkasnya.
Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu dinilai berpotensi menghambat penyaluran bantuan ke wilayah yang terdampak.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat meninjau lokasi bencana di NTT pada Rabu (19/8/2026). Dalam kunjungan itu, ia menerima laporan bahwa sejumlah wilayah belum menerima bantuan sama sekali.
Salah satunya adalah wilayah Kelurahan Kota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, yang dilaporkan warganya belum mendapatkan bantuan makanan selama empat hari.

“Kami akan meminta BNPB segera meninjau wilayah tersebut,” ujar Purbaya dalam keterangan video yang diterima.
Purbaya menilai kondisi itu menunjukkan masih adanya kelemahan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Terasa seolah tidak ada kesatuan arah dalam penanggulangan bencana antara daerah dan pusat. Saat saya tanyakan ke BPBD setempat, banyak hal yang justru belum mereka ketahui,” ujarnya.

Ia meminta BPBD di daerah memperkuat koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Menurutnya, jaringan yang ada di daerah harus dimanfaatkan secara optimal agar bantuan dapat segera sampai kepada yang membutuhkan.

“Oleh karena itu, seluruh pihak harus memanfaatkan jaringan yang sudah ada di daerah agar bantuan lebih cepat disalurkan,” katanya.

Purbaya juga meminta agar daftar wilayah yang belum menerima bantuan segera dilaporkan dan diteruskan ke BNPB untuk segera ditindaklanjuti.

Anggaran Bencana Rp5 Triliun, Siap Ditambah Sesuai Kebutuhan

Di sisi lain, Purbaya memastikan pemerintah memiliki anggaran yang memadai untuk penanganan bencana.
Ia menyebutkan BNPB saat ini masih memiliki sisa anggaran sebesar ratusan miliar rupiah. Selain itu, Kementerian Keuangan juga telah menyetujui permohonan anggaran tambahan yang diajukan BNPB dua hari sebelumnya.

“BNPB masih memiliki sisa anggaran ratusan miliar rupiah. Permohonan tambahan yang diajukan dua hari lalu telah kami setujui dengan cepat. Apabila masih diperlukan, anggaran akan kami tambah lagi,” ujarnya.
Purbaya menegaskan anggaran penanganan bencana merupakan salah satu prioritas utama pemerintah. Setiap tahun, pemerintah menyiapkan anggaran penanganan bencana sebesar kurang lebih Rp5 triliun.

“Yang jelas, anggaran tersebut akan kami penuhi kembali sesuai dengan kebutuhan yang muncul,” pungkasnya.(edisi/fajar)