EDISIINDONESIA.id – Narasi yang menyebut Pondok Modern Darussalam Gontor menegur Presiden Prabowo Subianto melalui pembacaan Surat Al-Ahzab ayat 70–73 dalam Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Gontor, dibantah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh.

Menurut Niam, narasi tersebut merupakan framing spekulatif yang tidak sesuai dengan konteks dan fakta rangkaian acara. Ia mengingatkan agar nama besar Gontor tidak ditarik ke dalam interpretasi yang tidak memiliki dasar jelas.

“Informasi tersebut jelas framing yang spekulatif, dan dari sisi qarinah, tidak sesuai dengan fakta di dalam event 100 tahun Gontor tersebut,” kata Niam, dalam keterangannya, dikutip Senin, 28 September 2026.

Fakta acara yang dipublikasikan resmi oleh Gontor mencatat Surat Al-Ahzab ayat 70–73 memang dibacakan setelah lagu Indonesia Raya dan Hymne “Oh Pondokku”, kemudian dilanjutkan dengan doa bersama. Namun, publikasi tersebut tidak menyebut pembacaan ayat itu sebagai teguran kepada Presiden.

Sebaliknya, Niam melihat rangkaian acara justru menunjukkan hubungan hangat antara pimpinan pesantren dan Presiden. Kehadiran Prabowo dalam momentum satu abad Gontor, kata dia, telah dipersiapkan dan dinantikan.

“Dalam sambutan pengasuh pesantren, justru kehadiran Presiden sangat dinantikan, dan direncanakan cukup lama. Sambutan hangat, serta apresiasi atas kunjungan Presiden menunjukkan kebersamaan dan keakraban antara Ulama dan Umara,” ujarnya.

Catatan resmi Gontor menyebut Prabowo tiba sekitar pukul 10.20 WIB dan disambut ribuan santri dengan kibaran Merah Putih serta penampilan marching band. Pada puncak acara, pimpinan Gontor juga menyerahkan Mushaf Al-Qur’an Gontor dan buku Gontor untuk Indonesia kepada Presiden.

Niam juga meluruskan tafsir terhadap Surat Al-Ahzab ayat 70–73 yang dikaitkan secara khusus dengan Prabowo. Menurutnya, substansi ayat tersebut mengandung pesan moral yang bersifat umum mengenai amanah dan kepemimpinan.

“Dari sisi substansi, ayat yang dibaca, yakni QS al-Ahzab ayat 70-73 tersebut justru sebagai pesan moral amanah kepemimpinan,” kata Niam.

Pesan tersebut, lanjutnya, tidak ditujukan secara eksklusif kepada satu orang. Nilai mengenai amanah berlaku bagi siapa pun yang memegang tanggung jawab, baik di lingkungan keagamaan maupun pemerintahan.

“Yang perlu diingat dan dipedomani, bagi siapapun, termasuk bagi pemimpin keagamaan dan pemimpin pemerintahan,” ujarnya.

Niam menjelaskan, ayat tersebut merupakan panduan moral bagi umat Islam dalam menata kehidupan sosial dan menjalankan tanggung jawab yang diemban.

“Ayat ini merupakan petunjuk umum dan panduan moral bagi umat Islam pasca-peristiwa perjuangan di Madinah seperti Perang Ahzab, untuk memperbaiki tatanan sosial kemasyarakatan, sikap, dan komitmen terhadap ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan,” jelas Niam.

“Ayat ini juga berbicara tentang amanah yang diberikan Allah kepada manusia itu berat, walau demikian harus ditunaikan secara baik,” imbuhnya.

Niam turut mengingatkan bahwa dalam forum yang sama, Prabowo menegaskan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Sikap tersebut, menurutnya, sejalan dengan aspirasi masyarakat Indonesia, termasuk kalangan ulama.

“Dalam forum tersebut, Presiden juga menegaskan komitmen dukungan kemerdekaan Palestina. Dan itu juga sejalan dengan aspirasi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk para Ulama,” katanya.

Dalam dokumentasi resmi kepresidenan, Prabowo memang meneriakkan “Free Palestine” saat menyapa Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdalfatah A.K. Alsattari. Momen itu disambut para hadirin sebelum Dubes Palestina mengalungkan kefiyyeh kepada Presiden.

Karena itu, Niam meminta masyarakat lebih berhati-hati ketika menerima maupun menyebarkan informasi di ruang digital.

Perbedaan pendapat, kata dia, tidak seharusnya berkembang menjadi narasi tanpa dasar yang menyerang karakter seseorang.

“Masyarakat hendaknya bijak dalam memanfaatkan dan merespon informasi di media digital. Kita harus memastikan konten digital itu bermanfaat dan tidak menebar kebencian kepada seseorang, apalagi narasi yang membunuh karakter seseorang tanpa dasar,” tegasnya.

Ia menilai ruang publik perlu diisi dengan narasi yang memperkuat persatuan, terlebih ketika bangsa membutuhkan kerja bersama untuk mencapai kemaslahatan.

“Saatnya narasi yang dibangun harus bermuara pada komitmen kebersamaan dan persatuan. Indonesia membutuhkan kebersamaan dalam mewujudkan kemaslahatan. Stop narasi yang memecah belah,” demikian Niam. (edisi/rmol)