EDISIINDONESIA.id — Fraksi PDI Perjuangan DPR RI telah sepakat menempuh jalur konstitusional melalui penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno fraksi pada Rabu, 11 November 2026, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Hadir sebanyak 102 dari total 110 anggota fraksi, sementara delapan lainnya berhalangan hadir karena izin atau sakit.

Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto, menegaskan bahwa keputusan ini bukan didasarkan pada penghitungan jumlah pengusul, melainkan sebuah sikap politik untuk menggunakan mekanisme yang diatur dalam konstitusi.

“Pertama, ini rapat pleno fraksi. Dari 110 anggota, 102 hadir dan 8 berhalangan. Kami telah bertukar pikiran dan sepakat menempuh jalur politik konstitusional melalui Hak Menyatakan Pendapat. Kami tidak menghitung jumlah usulan tetapi Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dengan jelas: kami mengambil jalur konstitusi ini,” tegas Utut kepada awak media usai rapat.

Ditanya mengenai dukungan anggota, Utut menyatakan seluruh 110 anggota fraksi siap terlibat apabila langkah tersebut diperlukan. Ia juga menegaskan keputusan ini telah disepakati bersama secara utuh.

“Kita ini berjalan dengan demokrasi yang terpimpin  satu sepakat, semua sepakat,” pungkasnya.(edisi/rmol)