KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) RI memanggil dan memeriksa pengusaha Johnson Yaptonaga (JY) terkait dugaan persoalan tata kelola pertambangan yang melibatkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), PT Karya Alam Abadi (KAA), dan PT Karunia Sejahtera Mandiri (KSM) di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, mengatakan pihaknya menduga JY memiliki keterkaitan dengan PT BSJ dan perlu diperiksa untuk mengetahui ada atau tidaknya aliran dana yang bersumber dari aktivitas pertambangan ilegal yang dituduhkan kepada perusahaan tersebut.

“JY menjabat sebagai komisaris di PT BSJ, sehingga kuat dugaan yang bersangkutan turut menerima aliran dana dari hasil kejahatan PT BSJ,” kata Hendro kepada media ini, Rabu (11/11/2026).

Selain menyoroti PT BSJ dan PT KAA, Hendro juga mengungkapkan nama JY tercatat sebagai pemilik saham mayoritas, sebesar 99 persen, di PT KSM. Perusahaan tersebut disebut memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan SK Nomor 53/1/IUP/PMDN/2023 yang diterbitkan pada 2023.

Menurut Hendro, penerbitan IUP PT KSM perlu mendapat perhatian dan pemeriksaan lebih lanjut karena dinilai terbit setelah adanya kebijakan pemerintah pusat terkait pembatasan penerbitan IUP baru.

“Kami merasa bingung, IUP PT KSM ini tiba-tiba muncul. Padahal sudah ada kebijakan pemerintah pusat untuk tidak menerbitkan IUP baru sejak terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2020,” ujarnya.

Hendro juga menyoroti lokasi kegiatan pertambangan PT KSM yang berada di Kecamatan Oheo, Konawe Utara. Ia mengklaim wilayah tersebut tidak termasuk kawasan pertambangan dalam RTRW Konawe Utara.

“Dalam RTRW Konawe Utara, Kecamatan Oheo bukan merupakan wilayah pertambangan. Sehingga IUP PT KSM ini kami duga bermasalah,” katanya.

Atas sejumlah persoalan tersebut, Ampuh Sultra meminta Kejagung RI melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap dugaan keterlibatan JY dalam perkara PT BSJ serta legalitas kepemilikan dan penerbitan IUP PT KSM.

“Kami minta Kejagung segera memanggil dan memeriksa bos Lamborghini terkait keterlibatan dalam dugaan korupsi tata kelola pertambangan serta kepemilikan IUP yang kami nilai bermasalah di Konawe Utara,” tutup Hendro. (**)