KENDARI, EDISIINDONESIA.id– Persoalan legalitas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Citra Silika Mallawa (CSM) seluas 475 hektare kembali menjadi sorotan. Kuasa hukum PT Golden Anugerah Nusantara (GAN), La Ode Muhammad Hiwayat, menantang PT CSM untuk bersama-sama melakukan pengujian laboratorium forensik terhadap Surat Keputusan (SK) Nomor 540/62 yang selama ini menjadi objek perdebatan.

Tantangan tersebut disampaikan Hiwayat saat memberikan keterangan kepada awak media, Senin (9/11/2026). Ia menegaskan, pihaknya belum mengakui keaslian dokumen IUP Operasi Produksi seluas 475 hektare yang diklaim PT CSM sebagai dokumen asli.

Menurut Hiwayat, pengujian forensik diperlukan untuk memastikan apakah SK Nomor 540/62 tersebut benar-benar asli atau terdapat dugaan pemalsuan. Ia menyebut, pihaknya telah dua kali melaporkan persoalan tersebut, tetapi hingga kini belum ada pemeriksaan laboratorium forensik yang dapat memberikan kepastian.

“Kami dari kuasa hukum PT GAN meminta agar SK 540/62 IUP Operasi Produksi PT CSM diuji secara forensik. Apakah benar atau tidak, asli atau palsu. Dengan adanya dokumen asli yang diperlihatkan PT CSM, mari kita sama-sama mengajukan pengujian laboratorium forensik,” tegasnya.

Hiwayat juga mempertanyakan adanya perbedaan luas wilayah dalam dokumen IUP yang menggunakan nomor SK yang sama. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi fakta yang dihadirkan dalam persidangan, ia menyebut terdapat perbedaan luasan yang mencapai tiga versi, yakni 20 hektare, 126 hektare, dan 475 hektare.

Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai dokumen mana yang sebenarnya menjadi dasar legalitas IUP PT CSM.

“Kalau satu SK dengan satu nomor, tidak mungkin memiliki luas yang berbeda-beda. Dalam administrasi pun tidak pernah ada satu nomor SK dengan beberapa luasan. Ini sudah terungkap dalam fakta persidangan. Karena itu, harus diuji, mana yang benar,” ujarnya.

Ia kemudian merujuk pada keterangan pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam persidangan. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan, menurut Hiwayat, dokumen Clear and Clean (CNC) PT CSM pada 2011 tercatat seluas 20 hektare, bukan 475 hektare.

Selanjutnya, pada 2013, luas CNC tersebut disebut berubah menjadi 17 hektare. Hiwayat menegaskan, perubahan yang dipersoalkan bukan dari 475 hektare menjadi 17 hektare, melainkan dari 20 hektare menjadi 17 hektare.

Ia mengatakan, keterangan tersebut juga telah dikonfirmasi dalam persidangan ketika pihak Kementerian ESDM dimintai penjelasan mengenai riwayat luas wilayah pertambangan PT CSM.

“Pada 2011 CNC PT CSM itu 20 hektare. Kemudian pada 2013 menjadi 17 hektare. Bukan 475 hektare menjadi 17 hektare. Itu yang kami pertanyakan dan pihak kementerian membenarkannya dalam persidangan,” jelasnya.

Terkait perbedaan data tersebut, Hiwayat mengutip penjelasan pihak Kementerian ESDM bahwa penentuan dokumen yang benar harus dikembalikan kepada instansi penerbit.

Dalam hal ini, ia menilai Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sebagai pihak yang menerbitkan IUP pada saat itu harus memberikan kejelasan mengenai dokumen yang terdaftar dan memiliki dasar administrasi yang sah.

Ia menegaskan, meskipun kewenangan pengelolaan pertambangan kemudian mengalami perubahan hingga berakhirnya kewenangan pemerintah kabupaten pada 2016, hal tersebut tidak serta-merta menghilangkan tanggung jawab untuk menjelaskan dokumen yang diterbitkan sebelumnya.

“Kalau ada perbedaan luasan, dikembalikan kepada penerbit. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Mana yang benar, 475 hektare atau 20 hektare? Bukan provinsi atau kementerian yang menentukan dokumen mana yang diterbitkan oleh pemerintah daerah saat itu,” katanya.

Lebih jauh, Hiwayat juga mempertanyakan kemunculan dokumen IUP seluas 475 hektare yang menurutnya baru terlihat setelah PT CSM mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ia mengaku, berdasarkan penelusuran dan fakta yang disampaikan dalam persidangan, pihaknya tidak menemukan dokumen tersebut sebelum proses gugatan di PTUN berlangsung.

Karena itu, ia menilai pengujian forensik menjadi langkah penting untuk menghindari perdebatan yang hanya didasarkan pada klaim masing-masing pihak.

Selain persoalan luasan, Hiwayat turut menyoroti kode dalam dokumen yang diklaim PT CSM sebagai IUP Operasi Produksi seluas 475 hektare. Ia menyebut kode yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah kode E, yang menurutnya merupakan kode untuk kegiatan eksplorasi, bukan Operasi Produksi.

Ia merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur klasifikasi kegiatan pertambangan, termasuk tahapan eksplorasi dan Operasi Produksi.

“Kode E itu adalah eksplorasi. Itu yang ada dalam dokumen yang mereka klaim seluas 475 hektare. Sudah diperlihatkan di hadapan majelis bahwa kodenya E, bukan kode OP. Kode-kode tersebut memiliki ketentuan dan petunjuk teknis tersendiri,” ungkapnya.

Menanggapi pernyataan pihak PT CSM yang sebelumnya mempersoalkan mengapa PT GAN tidak menempuh jalur perdata terkait wilayah pertambangan yang dipersoalkan, Hiwayat mengatakan pihaknya telah menempuh sejumlah langkah hukum.

Ia menyebut, PT GAN telah mengajukan gugatan perdata serta melaporkan dugaan pemalsuan dokumen. Namun, pihaknya masih mempertimbangkan langkah hukum lanjutan setelah proses persidangan berjalan.

Menurutnya, upaya hukum tersebut dapat dilanjutkan melalui PTUN maupun proses hukum terkait dugaan pemalsuan dokumen, bergantung pada perkembangan perkara dan hasil pembuktian.

“Kami sudah mengajukan gugatan dan juga menempuh proses hukum terkait dugaan pemalsuan. Setelah proses ini, kami akan melakukan upaya hukum lanjutan, apakah melalui PTUN atau melanjutkan proses dugaan pemalsuan, supaya jelas siapa yang benar dan siapa yang salah,” katanya.

Hiwayat menegaskan, pihaknya tidak menutup kemungkinan adanya dugaan pemalsuan dalam persoalan dokumen IUP tersebut. Namun, ia menekankan bahwa kepastian mengenai keaslian SK Nomor 540/62 harus diperoleh melalui pemeriksaan forensik dan pembuktian hukum.

Ia kembali meminta PT CSM membuka ruang pengujian bersama terhadap dokumen yang menjadi dasar klaim IUP seluas 475 hektare tersebut.

Bagi PT GAN, pengujian tersebut dinilai penting untuk menjawab perbedaan data luasan, riwayat penerbitan dokumen, hingga persoalan kode kegiatan pertambangan yang kini menjadi bagian dari sengketa hukum antara kedua perusahaan.

Dengan demikian, polemik legalitas IUP PT CSM di Kolaka Utara tidak hanya berkaitan dengan perbedaan klaim luasan wilayah, tetapi juga menyangkut keabsahan dokumen administrasi yang menjadi dasar kegiatan pertambangan. Kepastian atas persoalan tersebut diharapkan dapat diperoleh melalui pemeriksaan dokumen dan proses hukum yang berlaku.