EDISIINDONESIA.id- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perlindungan sisa kuota internet dinilai sebagai langkah yang menguntungkan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan industri telekomunikasi nasional.

Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menegaskan putusan tersebut merupakan bagian dari mekanisme konstitusional untuk melindungi hak-hak masyarakat, mengingat akses internet kini telah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari.

“Di tengah semakin krusialnya akses internet bagi aktivitas sehari-hari, putusan ini menjadi pengingat bahwa kepentingan konsumen harus mendapat perhatian yang memadai,” ujar Amelia kepada RMOL pada Jumat, 24 Juli 2026.

Namun demikian, Amelia menegaskan putusan ini sama sekali tidak bertujuan untuk menghambat atau mematikan model bisnis yang dijalankan industri telekomunikasi.

Menurutnya, MK hanya menekankan kewajiban memberikan pilihan layanan kepada masyarakat agar sisa kuota yang telah mereka bayarkan tetap dapat dimanfaatkan sepenuhnya.

“Mahkamah menekankan pentingnya memberikan pilihan layanan sehingga sisa kuota yang sudah dibayarkan tetap bisa digunakan. Hal ini tetap membuka ruang luas bagi pelaku usaha untuk berinovasi dan menyusun berbagai skema produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar,” jelasnya.

Oleh karena itu, langkah paling penting selanjutnya adalah menerjemahkan putusan MK tersebut ke dalam peraturan yang memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait.

Amelia menilai pemerintah, regulator, operator telekomunikasi, serta seluruh pemangku kepentingan perlu duduk bersama untuk merumuskan aturan yang mampu melindungi konsumen tanpa mengganggu iklim investasi dan keberlangsungan industri telekomunikasi nasional.
“Dengan demikian, perlindungan terhadap masyarakat dan pertumbuhan industri dapat berjalan beriringan, bukan saling bertentangan,” tambahnya.

Legislator dari Fraksi NasDem ini menegaskan, pada akhirnya putusan MK tersebut menjadi solusi yang memberikan manfaat setimpal bagi masyarakat luas maupun pelaku industri telekomunikasi.
“Putusan MK ini adalah sebuah solusi yang saling menguntungkan bagi masyarakat maupun industri telekomunikasi,” pungkasnya.(edisi/rmol)