Pergantian Pj Bupati Buton Selatan: Keterlambatan Pelantikan Picu Pertanyaan Soal Kinerja Pj Gubernur Sultra

BUSEL, EDISIINDONESIA.id – Artikel ini membahas polemik yang muncul di Buton Selatan (Busel) terkait pergantian Penjabat (Pj) Bupati.

Meskipun Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengeluarkan Keputusan Nomor 100.2.1.3-4615 Tahun 2024 yang memberhentikan Parinringi dan mengangkat Dr. M. Ridwan Badallah sebagai Pj Bupati yang baru, pelantikan terkesan terlambat, memicu spekulasi dan pertanyaan serius mengenai kinerja Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (Purn) Andap Budhi Revianto.

Keterlambatan Pelantikan: Spekulasi dan Kritik

Keterlambatan pelantikan Pj Bupati baru telah menimbulkan berbagai spekulasi dan kritik dari tokoh masyarakat dan organisasi di Buton Selatan.

Taufik Laode Mansyur, tokoh masyarakat dari Kecamatan Batu Atas, menekankan pentingnya percepatan pelantikan untuk mencegah potensi kekacauan dan kekisruhan, terutama mengingat indikasi keberpihakan Pj sebelumnya pada salah satu calon dalam Pilkada. Ia bahkan menyatakan bahwa pemuda Buton Selatan siap melakukan aksi jika pelantikan tak kunjung dilaksanakan.

Tanggapan Lembaga Pengawas dan Tokoh Pemuda

Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik (LPKP) Sulawesi Tenggara, melalui ketuanya Laode Tuangge, juga menyuarakan keprihatinan. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi harus menjalankan keputusan Mendagri dan mempertanyakan alasan penundaan pelantikan.

Jika penundaan disebabkan oleh ketidaksetujuan Pj Gubernur terhadap keputusan Mendagri, hal ini bisa dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap undang-undang.

Aldo Oba, tokoh pemuda Buton Selatan, juga mengungkapkan kekhawatirannya atas dampak penundaan pelantikan terhadap stabilitas di daerah.

Ia menyatakan bahwa keputusan pergantian sudah lama beredar di masyarakat, dan Parinringi telah berpamitan kepada sejumlah tokoh masyarakat dan ASN, mengindikasikan kesiapannya untuk digantikan.

Pertanyaan Kritis Terhadap Kinerja Pj Gubernur

Situasi ini memunculkan pertanyaan kritis tentang transparansi dan efisiensi kinerja Pj Gubernur Sulawesi Tenggara. Apakah Andap Budhi Revianto cukup tanggap terhadap dinamika politik dan kebutuhan administratif di provinsinya? Penundaan pelantikan tidak hanya mengundang spekulasi publik, tetapi juga menciptakan potensi ketidakstabilan di tingkat daerah. Dalam konteks pemerintahan yang bertanggung jawab, kepastian dan keterbukaan menjadi elemen penting yang kini dipertanyakan publik.

Kesimpulan

Artikel ini menyoroti ketidakjelasan dan kontroversi yang muncul akibat keterlambatan pelantikan Pj Bupati Buton Selatan yang baru. Masyarakat Buton Selatan dan pemerhati kebijakan publik menantikan langkah selanjutnya dari Pj Gubernur untuk mengakhiri polemik ini dan memastikan kelancaran proses transisi kepemimpinan di daerah.

Keterlambatan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kinerja Pj Gubernur dan kemampuannya dalam merespon dinamika politik dan kebutuhan administratif di provinsinya. (**)

Comment