EDISIINDONESIA.id – Pemerintah akhirnya membuat pernyataan resmi terkait jadwal pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026.

Saat ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) masih menghitung kebutuhan formasi aparatur sipil negara (ASN) sekaligus menyelaraskannya dengan kemampuan fiskal negara.

Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, pemerintah telah meminta seluruh instansi pusat maupun daerah menyampaikan pemetaan kebutuhan pegawai, termasuk kompetensi jabatan yang diperlukan pada masing-masing instansi.

Menurut dia, proses tersebut menjadi dasar dalam menentukan jumlah formasi yang akan dibuka pada rekrutmen CPNS 2026.

“Instansi pemerintah sudah menyampaikan, dan tentunya saya juga harus memperhatikan formasi untuk program prioritas Bapak Presiden. Ini masih dalam tahap perhitungan, dan kami juga sedang berdiskusi dengan Kementerian Keuangan mengenai kemampuan keuangan negara,” ujar Rini di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, dikutip pada Minggu (26/7/2026).

Rini menjelaskan, pemerintah tidak hanya menghitung jumlah kebutuhan pegawai, tetapi juga memastikan kompetensi yang dibutuhkan sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Karena itu, pembahasan dilakukan secara menyeluruh agar rekrutmen ASN benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi pemerintahan.

“Kita sedang membicarakan, karena pertama yang harus jadi fokus, kan kita sudah bersurat waktu itu untuk pemetaan kompetensi jabatan, kompetensi-kompetensi apa saja yang dibutuhkan. Instansi pemerintah sudah menyampaikan, dan tentunya juga saya harus memperhatikan untuk formasi, untuk program prioritasnya Bapak Presiden,” kata Rini.

Meski memastikan rekrutmen CPNS tetap menjadi agenda pemerintah, Rini mengaku belum dapat mengumumkan waktu pelaksanaannya.

Ia menuturkan, keputusan tersebut masih dibahas bersama kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan.

“Kapan pelaksanaannya kita belum tahu, karena masih sedang dibahas antarkementerian. Seperti yang sudah saya sampaikan, kita sudah meminta kepada seluruh instansi pemerintah terkait jumlah kebutuhan pegawai mereka,” ujarnya.

Menurut Rini, proses penyusunan formasi tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa karena harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kebutuhan riil instansi hingga kompetensi yang dibutuhkan.

“Kebutuhan itu bukan sekadar soal jumlah, tetapi kompetensi yang dibutuhkan, kemudian kita sesuaikan. Jadi tidak bisa buru-buru, ini harus dibahas bersama-sama,” ucapnya.

Selain itu, pemerintah juga memperhitungkan jumlah ASN yang akan memasuki masa pensiun dalam beberapa waktu ke depan. Namun, belum dipastikan apakah seluruh posisi yang ditinggalkan akan langsung diisi melalui rekrutmen CPNS.

“Belum (ada jumlah pasti yang dibutuhkan), itu kan harus dihitung dulu. Apakah formasinya akan diisi secara keseluruhan dari jumlah pegawai yang pensiun atau bagaimana skemanya,” kata Rini.

Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan rekrutmen tersebut.

Rini mengungkapkan, Kementerian PANRB telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menghitung kesiapan fiskal sebelum keputusan pembukaan seleksi CPNS 2026 ditetapkan.

“Kita juga sudah bersurat kepada Kementerian Keuangan mengenai perhitungan-perhitungan kesiapan fiskal dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa segera melakukan pertemuan,” tutur Rini. (edisi/fajar)