KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi di daerah.
Rakor ini merupakan kegiatan rutin mingguan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Mendagri RI) melalui Zoom Meeting, yang dilaksanakan, di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Sultra, Senin (18/12/2023).
Rakor secara virtual yang dilaksanakan serempak diseluruh Indonesia dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Dr. H. Suhajar Diantoro.
Dihadiri sejumlah pejabat diantaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudjil Ismartini, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Andriko Noto Susanto.
Kemudian, Kabid Pengadaan Bulog Cahyaningtiyas Rispinatri, Direktur Perbenihan Hortikultura Kementerian Pertanian Inti Pertiwi Nashwari, Sekretaris Jamdatun RI, Wakasatgas Pangan Polri, Brigjen TNI Eko Nursanto.
Turut hadir dari Jajaran Pemerintah Provinsi Sultra yakni Asisten II, Kadis Ketapang, Sekdis ESDM, Perwakilan BI, Bulog, BPS dan Panit Subdit Indaksi Polda Sultra serta Pejabat terkait.
Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro menyampaikan bahwa angka inflasi di Indonesia sekarang ini 2,86. Angkah tersebut termaksud negara yang sukses mengelola inflasi dan Inflasi Indonesia berperingkat 56 dari 186 negara di dunia.
Ada dua pesan dari Mendagri, pertama pemilih pemula yang usiannya 17 tahun tepat di hari pemungutan suara pemilu diberikan dispensasi untuk perekaman segera.
Sehingga ia meminta pemerintah daerah mendorong agar perekaman KTP bagi calon pemilik KTP yang akan berusia 17 tahun di hari pemilu perekamannya segera dilakukan.
“Jangan sampai nanti di hari pemilu dia belum direkam. Dia enggak punya data elektronik nanti,” ujarnya.
Sekjen mengaku sudah meminta bagian Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk mengevaluasi ini dan Kedua serapan anggaran untuk realisasi belanja.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Badan Pusat Statistik Pudji Ismartini dalam laporannya menyampaikan andil inflasi Desember menurut kelompok pengeluaran, 2019-2023 (m-to-m, %) yakni dalam lima tahun terakhir, selalu terjadi inflasi pada bulan Desember.
Dilihat menurut kelompok pengeluaran, kelompok makanan, minuman dan tembakau dan kelompok transportasi cenderung memberikan andil inflasi terbesar pada Bulan Desember.
Adapun beberapa komoditas yang cenderung mengalami kenaikan harga menjelang natal dan tahun baru adalah angkutan udara, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai rawit, dan cabai merah.
Secara terperinci, hingga pekan kedua Desember 2023, rata-rata harga cabai merah sebesar Rp69.688 per kilogram telah mengalami kenaikan 15,92 persen dibandingkan harga rata-rata selama November 2023.
Adapun 10 Kabupaten Kota dengan persentase kenaikan harga cabai merah tertinggi salah satunya dari Provinsi Sultra yakni Kabupaten Muna dengan kenaikan harga 72,73 persen dan untuk harga cabai rawit tertinggi berada di Kabupaten Kolaka Timur Koltim, 100,17 persen dan Kabupaten Konawe Utara (Konut) 84,07 persen.
Pada tanggal 12 Desember lalu, BPS telah melaksanakan sosialisasi hasil survey biaya hidup Tahun 2022, dimana survey hidup Tahun 2022 ini dilakukan untuk memutakhirkan tahun dasar yang dipergunakan dalam menghitung indeks harga konsumen yang menjadi indikator utama penghitungan inflasi.
Sehingga dengan dirilisnya survey biaya hidup Tahun 2022, maka nanti sejak Bulan Januari 2024, penghitungan inflasi akan menggunakan tahun anggaran dasar baru yaitu Tahun 2022.
Sementara itu, Asisten II Sultra mengatakan bahwa Kabupaten muna barat sudah masuk 10 terendah Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ke 2 Desember 2023 dan ada perubahan serta beberapa waktu lalu termaksud tertinggi IPH dan ini yang perlu kita jangan bersama.
“Menghadapi natal dan tahun baru kita harus waspadai terutama jika kita melihat perkembangan cuaca akhir-akhir ini, seperti beberapa hari ini cuaca mengalami hujan lebat, kita khawatirkan akan terjadi dampak terhadap inflasi,” pungkasnya. (**)
Comment