KENDARI, EDISIINDONESIA.id- Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kendari, Rasmin Jaya, menyoroti pengadaan kendaraan dinas (randis) untuk pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Ia menilai pengadaan ini tidak tepat di tengah kondisi efisiensi anggaran dan banyaknya masalah yang dihadapi masyarakat Sultra.

Rasmin Jaya menekankan bahwa anggota DPRD Sultra seharusnya lebih memprioritaskan masalah mendasar seperti jalan rusak, jembatan, dan fasilitas pelayanan publik yang kurang memadai. Ia juga menyoroti perlunya menjaga perasaan masyarakat yang menjadi korban dari kebijakan pemerintah terkait pertambangan dan lingkungan.

“Seharusnya DPRD lebih fokus pada perbaikan infrastruktur yang dapat memperlancar perekonomian masyarakat, bukan malah mengadakan fasilitas untuk kenyamanan pribadi,” ujarnya.

Rasmin juga menyoroti kinerja elit politik yang dianggap kurang responsif terhadap aspirasi rakyat. Ia menilai banyak dari mereka yang lebih sibuk mencari kenyamanan dan kepentingan pribadi daripada memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Faktanya, mereka hanya sibuk mencari kenyamanan dan kepentingan diri mereka sendiri dibandingkan memperjuangkan kepentingan rakyat,” tegasnya.

Ia berharap DPRD Sultra tidak berdiam diri dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kebijakan investasi dan pertambangan yang terpusat.

Menurutnya, program-program yang dijanjikan saat kampanye seringkali hanya menjadi pemanis untuk menarik simpati, tanpa ada keberlanjutan pembangunan untuk kepentingan masyarakat setelah terpilih.

Rasmin Jaya juga menyoroti pentingnya tanggung jawab elit politik Sultra dalam menjalankan kepercayaan rakyat dan mengawal aspirasi masyarakat.

Ia berharap ada alternatif baru dari partai politik dan wakil rakyat yang benar-benar memahami kondisi masyarakat dan mampu menuntaskan masalah dengan wewenang yang dipercayakan.

“Kami membutuhkan wakil rakyat yang betul-betul memahami kondisi masyarakat dan menuntaskannya dengan segala wewenang yang dipercayakan oleh UU,” tambahnya.

Terakhir, Rasmin Jaya mengingatkan agar wakil rakyat menjalankan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi sesuai regulasi yang berlaku. Ia menilai banyak kebijakan dan program pemerintah yang tidak tepat sasaran dan tidak menyentuh kepentingan rakyat.

“Kami juga akan tetap berperan penting sebagai mitra kritis dan strategis dalam merekomendasikan setiap gagasan dan program yang berdampak pada rakyat serta mengawasi setiap apa yang dilakukan oleh DPRD Sulawesi Tenggara serta memastikan kebijakan pemerintah yang pro rakyat,” pungkasnya.(**)