EDISIINDONESIA.id- Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik jajaran pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) dalam sebuah upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Acara tersebut berlangsung bersamaan dengan pelantikan Said Iqbal Ketua Umum Partai Buruh sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18/M Tahun 2026, Nanik S Deyang resmi dilantik menjabat sebagai Kepala BGN, didampingi oleh dua Wakil Kepala, yaitu Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Ketiganya telah mengucapkan sumpah jabatan di bawah panduan langsung Presiden Prabowo, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan yang diwakili oleh Nanik selaku pimpinan tertinggi baru lembaga tersebut.

Pergantian pucuk pimpinan ini dilakukan setelah Presiden Prabowo memberhentikan Kepala BGN sebelumnya, Dadan Hindayana, yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola lembaga dan pengadaan barang dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dua Wakil Kepala BGN periode sebelumnya, yakni Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, juga dicopot dari jabatannya karena terlibat dalam perkara yang sama.

Penunjukan Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN bukanlah keputusan sembarangan. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pengalaman Nanik yang telah menjabat sebagai Wakil Kepala BGN sebelumnya menjadi modal utama untuk memimpin proses pembenahan di lembaga tersebut.

“Beliau sudah beberapa bulan menjalankan amanah sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Kami meyakini beliau memiliki waktu yang cukup untuk memahami seluruh alur kerja dan kegiatan yang berjalan di lembaga ini,” ungkap Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta, seperti dikutip pada Jumat, 5 Juni 2026.

Selain memahami seluk-beluk organisasi, Nanik juga dinilai memiliki karakter kepemimpinan yang tegas dan disiplin — kualitas yang sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kinerja lembaga pasca kasus hukum.
“Dalam proses evaluasi dan pemantauan, beliau dikenal sangat tegas dan ketat dalam menegakkan kedisiplinan serta penerapan standar operasional prosedur yang berlaku,” tambah Prasetyo.

Menurut Prasetyo, ketegasan tersebut menjadi syarat mutlak untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah, mulai dari pengelolaan manajemen internal hingga jaminan kualitas makanan yang disalurkan kepada seluruh penerima manfaat.

“Kedisiplinan dalam mengelola manajemen lembaga, maupun kedisiplinan dalam menjaga kualitas makanan yang disajikan kepada masyarakat, adalah hal yang wajib dipegang teguh oleh seluruh jajaran BGN,” tegasnya.(edisi/rmol)