KENDARI, EDISIINDONESIA.id– Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan pemeriksaan dan audit menyeluruh terhadap tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Kendari Caddi 3 yang dikelola Yayasan Asasata Sativa Harsa.

Desakan muncul menyusul dugaan keterlibatan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai mitra pengelola dapur tersebut.

Ketua HMI Kendari, Yusril, menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan uang negara, sehingga wajib transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan.

“Jika benar ada oknum ASN yang menjadi mitra, BGN wajib membongkar siapa terlibat, statusnya, bentuk kemitraannya, dan apakah seluruh proses penunjukan sudah sesuai aturan,” tegasnya.

HMI juga meminta KPPG Sulawesi Tenggara memverifikasi ulang profil seluruh mitra dan yayasan pengelola dapur SPPG di Sultra. Hasil kajian HMI menduga sejumlah pihak terafiliasi ASN maupun PPPK hal ini harus dibuktikan atau dibantah secara terbuka, bukan sekadar memeriksa berkas di atas kertas.

Tidak hanya soal pengelola, HMI mendesak verifikasi standar kelayakan fisik dapur. Diduga ada dapur yang sudah beroperasi namun belum memenuhi syarat luas bangunan dan persyaratan teknis. “KPPG wajib merilis daftar dapur yang layak dan tidak layak. Ini soal keamanan makanan yang dikonsumsi masyarakat,” ujar Yusril.

Pemeriksaan juga harus mencakup legalitas yayasan, alur dana, pengadaan bahan pangan, hingga potensi penyimpangan harga dan kualitas. HMI memperingatkan KPPG Sultra untuk tidak lepas tangan; jika tidak ada tindak lanjut, temuan ini akan diteruskan hingga ke BGN Pusat.

“APBN adalah uang rakyat. Tidak boleh ada tata kelola buruk, konflik kepentingan, maupun pengawasan lemah. Kami tidak mencari siapa yang salah, kami memastikan uang rakyat dikelola benar. Jika sudah sesuai aturan, tak perlu takut diperiksa. Jika ada pelanggaran, harus ditindak tegas,” tutup Yusril.(**)