KENDARI, EDISIINDONESIA.id- Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) mengeluarkan perintah tegas kepada seluruh mitra penggilingan padi untuk membeli gabah petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Ketegasan ini disampaikan setelah ditemukan adanya praktik pembelian gabah di bawah standar HPP.

Kepala Perum Bulog Kanwil Sultra, Benhur Ngkaimi, menyatakan bahwa perintah ini tertuang dalam surat edaran Nomor: ED-026/20000/10/2025 yang diterbitkan pada 15 Oktober 2025. Surat tersebut secara khusus ditujukan kepada seluruh mitra penggilingan padi Bulog di wilayah Sulawesi Tenggara.

“Pembelian gabah di tingkat petani wajib sesuai dengan HPP, yaitu Rp6.500 per kilogram,” ujar Benhur Ngkaimi saat ditemui di Kendari, Kamis.

Bulog Sultra juga melarang mitra penggilingan melakukan pemotongan harga dengan alasan apapun, termasuk kadar air, butir hampa, atau jerami. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi petani dari potensi kerugian akibat permainan harga di lapangan.

Benhur Ngkaimi menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari tanggung jawab Bulog dalam menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani. Ia juga mengimbau petani untuk terus meningkatkan kualitas panen agar menghasilkan beras premium dengan harga jual yang lebih tinggi.

Bulog Sultra tidak akan segan memberikan teguran keras kepada mitra penggilingan yang terbukti melanggar aturan ini. Bahkan, jika pelanggaran terus berulang, Bulog akan menghentikan kerja sama dengan mitra tersebut.

Hingga pertengahan Oktober 2025, Bulog Sultra telah menyerap sekitar 15 ribu ton gabah kering panen (GKP) dari berbagai daerah sentra produksi di Sultra, seperti Bombana, Konawe, dan Kolaka Raya.

Benhur menekankan pentingnya sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk penggilingan dan pemerintah daerah, untuk menjaga HPP dan melindungi petani.

Dengan penerapan harga sesuai HPP, Bulog berharap kesejahteraan petani semakin meningkat, serta stabilitas pasokan dan harga beras di Sulawesi Tenggara tetap terjaga hingga akhir tahun 2025.(edisi/antara)