EDISIINDONESIA.id– Anggota Komisi XII DPR RI, Dipo Nusantara mengungkapkan bahwa perlu dilakukan evaluasi terhadap skema bagi hasil pertambangan nikel antara pemerintah pusat dan daerah guna mengatasi ketimpangan ekonomi di daerah penghasil. Hal tersebut ia ungkapkan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI di Kendari, Sulawesi Tenggara, dikutip pada Minggu, (19/04/2026).

Dalam keterangannya, Dipo menyoroti posisi strategis Sulawesi Tenggara sebagai pusat produksi nikel nasional. Ia menyebut wilayah tersebut memiliki kontribusi besar dalam industri pertambangan Indonesia, namun belum diiringi dengan pemerataan pembangunan yang memadai bagi masyarakat lokal.

“Di sini tadi saya sampaikan waktu tanya jawab tadi kalau kita lihat data yang ada di sini bahwa Kendari di Sulawesi Tenggara secara tidak langsung sudah menjadi pusat nikel Indonesia. Jadi, secara tidak langsung ini provinsi nikel pusatnya di sini,” ujarnya.

Meski demikian, ia menilai tata kelola pertambangan saat ini masih menunjukkan ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi. Pemerintah pusat dinilai menerima porsi keuntungan yang lebih besar, sementara daerah penghasil masih menghadapi keterbatasan infrastruktur serta dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan.

“Kita di pusat juga harus introspeksi untuk biaya bagi hasil. Kita melihat misalnya pusat terima besar, tapi di sini penduduknya kasihan desa juga banyak tertinggal, sungai tercemar,” tegasnya.

Dipo menekankan bahwa evaluasi terhadap regulasi pembagian keuntungan perlu segera dilakukan. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan manfaat ekonomi dari sektor pertambangan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat di daerah penghasil.

Selain itu, ia juga mendorong agar pemanfaatan nikel tidak hanya berhenti pada ekspor bahan mentah. Penguatan hilirisasi dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus meminimalkan dampak lingkungan.

“Tadi kita di sini juga sudah ngobrol langsung ke Pak Cecep Dirjen Minerba dari ESDM. Saya tanyakan juga apakah hanya nikel saja yang diekspor, apakah kita ada rencana ke depan untuk menjadikan baterai sehingga alam kita gak rusak, alam kita lebih bermanfaat untuk masyarakat,” tambahnya.(**)