KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyahuti usulan DPPD Provinsi Sultra terkait pembangunan Patung Haluoleo, yang sebelumnya lahir dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) saat menerima aspirasi dari Lembaga Adat Tolaki (LAT).

Pihak Pemprov Sultra melalui Sekda Sultra, Asrun Lio mengungkapkan, respon tersebut juga dilakukan karena menyadari akan pentingnya menjaga nilai-nilai sejarah.

Sekaligus menjadi warisan budaya kepada generasi penerus untuk saling mengenal, sehingga dapat terus menjaga tatanan hidup harmonis, yang selama ini telah tercipta dengan baik.

“Pemprov Sultra sedapat mungkin merespon setiap masukan yang masuk, termasuk rencana pembangunan Patung Haluoleo,” katanya, Selasa (1/10/2024).

“Monumen ini rencananya akan dibangun di sekitar Kawasan Bandara Haluoleo Kendari, dimana pelatakan batu pertama diperkirakan terlaksana pada awal Oktober 2024,” tambahnya.

Jenderal ASN Provinsi Sultra ini mengatakan, respon itu juga dilakukan mengingat Haluoleo bagi masyarakat Sultra merupakan tokoh pemersatu serta dikenal sebagai pemimpin dan kesatria yang gigih memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Haluoleo, keberadaannya terkenal pada semua wilayah di Sultra, baik daratan maupun kepulauan dengan sebutan yang berbeda-beda namun merujuk pada seseorang,” tutur Sekda Sultra ini.

Lebih lanjut Ia mengatakan, melalui keberadaan monumen Patung Haluoleo nantinya, masyarakat termasuk para generasi muda kian terpacu mempelajari, menggali, mengenali, menguasai dan memiliki sejarah tersebut agar tidak mudah hilang, apalagi menjadi milik orang luar Bangsa Indonesia.

Pemprov Sultra berharap, melalui rencana pembangunan monumen ini, generasi dari generasi dapat saling mengenal dan saling menjaga tatanan hidup harmonis yang telah tercipta selama ini

“Serta tidak mudah terhasut oleh isu-isu sesat terkait sejarah, sebab telah mengetahui dan memiliki sejarah tersebut,” ujarnya.

Sekjen DPP Lembaga Adat Tolaki (LAT) Bisman Saranani, memberikan dukungan penuh, terlebih pembangunan tersebut lahir dari usulan yang disuarakan oleh LAT melalui DPRD Provinsi Sultra. (**