KOLUT, EDISIINDONESIA.id- Sulawesi Tenggara – Kondisi jalan provinsi yang menghubungkan kecamatan Batuputih dengan kecamatan Porehu, tepatnya di jalan Batuputih hingga Tirowali, masih belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hal ini menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat yang sering melintasi jalan tersebut. Pasalnya, jalan tersebut juga berfungsi sebagai jalur utama untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhan masyarakat di kecamatan Porehu.

Jalan ini dikenal bukan hanya sebagai jalan datar, melainkan sebagai jalan tanjakan yang rawan kecelakaan karena kondisinya yang berlubang dan berbatu, serta memiliki jalur curam dengan jurang yang cukup banyak.

Pada tanggal 6 Mei 2023, sejumlah masyarakat secara sukarela menginisiatifkan aksi gotong royong untuk memperbaiki jalan rusak di Tirowali, tepatnya di desa Tobela, kecamatan Porehu. Masyarakat menggunakan dana inisiatif sendiri untuk membiayai perbaikan jalan tersebut.

Kejadian ini menjadi perhatian khusus di media sosial dan kalangan sosial karena jalan ini telah lama rusak dan belum mendapatkan tindak lanjut dari pemerintah hingga saat ini. Karena tidak ada kepastian mengenai kapan pemerintah akan memperbaiki jalan tersebut, masyarakat langsung turun tangan meskipun dengan keterbatasan alat dan bahan untuk memperbaiki jalan provinsi di Sulawesi Tenggara.

“Kami telah menunggu lama untuk perbaikan jalan tanjakan yang dijanjikan. Ini bukan masalah kesengajaan, melainkan hal yang seharusnya sudah dilakukan,” ungkap seorang masyarakat yang ikut serta dalam perbaikan jalan provinsi tersebut.

“Informasi dari masyarakat hingga saat ini, tanggal 19 Mei 2023, belum ada tindak lanjut atau langkah konkret yang diambil oleh pemerintah terkait permasalahan ini. Sangat disayangkan bahwa jalan sekelas provinsi di Sulawesi Tenggara tidak diperhatikan sama sekali. Sampai kapan hal ini terus terjadi?” ucap seorang mahasiswa asal Palopo yang bernama Bene, dari Kolaka Utara.

Pemerintah seharusnya bertindak cepat untuk melakukan upaya perbaikan ini, bukan hanya memberikan janji-janji pada masyarakat. Masyarakat membutuhkan kepastian dan tindakan konkret terhadap daerah mereka.

Hingga hari ini, masyarakat melakukan donasi dan sumbangan untuk perbaikan jalan tersebut. Hal ini sangat mengecewakan karena jalan provinsi seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan menjadi beban bagi masyarakat.(**)