BUTUR, EDISIINDONESIA.id – Ketua PPWI Buton Utara, Yus Asman mendesak DPP PDIP menurunkan tim secara lansung untuk memeriksa secara menyeluruh dugaan keterlibatan kadernya dalam pengelolaan Dapur MBG di Kabupaten Buton Utara (Butur).

Menurutnya, jika jubir DPD PDIP Sultra mengatakan tidak ada keterlibatan namun belum secara langsung melakukan pemeriksaan, maka itu adalah pernyataan yang sulit diterima oleh logika. Sebab pengelolaan Dapur MBG tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa.

“Bagaimana bisa dipastikan tidak terlibat, jika hanya sebatas klarifikasi dan laporan di atas meja. Padahal sudah ada aduan warga. Jika bersungguh-sungguh atas surat edaran partai, mestinya ditelusuri,” kata Yus, Jumat (24/7/2026).

Ia menerangkan, jika ada aduan dari Warga masyarakat, DPP atau DPD PDIP sudah menurunkan tim untuk menelusuri seluruh dokumen, transaksi, bentuk kerjasama, bentuk pembayaran, hingga adminsitrasi lain yang berkaitan dengan jejaring pengelolaan MBG.

Menurutnya, langkah seperti itu sangat penting agar DPP dan DPD memperoleh gambaran yang utut mengenai fakta dilapangan sekaligus memastikan kebenaran atau tidaknya sebuah aduan atau informasi yang bisa mencederai marwah partai. Apa lagi dipertegas dengan adanya surat edaran untuk menghindari konflik kepentingan, menjaga netralitas serta mencegah perspektif negatif.

“Jika sudah ada aduan mestinya diatensi dan di sampaikan secara transparan, bagaimana prosesnya, benar atau tidak agar tidak menimbulkan spekulasi terhadap komitmen partai dalam menegakkan aturan,” terangnya.

Sebelumnya, salah satu dapur MBG di wilayah Butur disoal sebab diduga adanya dugaan keterlibatan salah satu anggota DPRD Butur dari PDIP yang terendus sejak Maret 2026 lalu. (**)