KENDARI, EDISIINDONESIA.id– Keluhan masyarakat Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara (Butur) terkait kondisi jalan rusak parah yang telah berlangsung selama 36 tahun akhirnya mendapat jawaban nyata.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengambil langkah konkret dengan memprioritaskan perbaikan infrastruktur di wilayah tersebut, yang dikenal sebagai salah satu pusat produksi kelautan dan pertanian.

Langkah ini merupakan wujud komitmen Gubernur Andi Sumangerukka dan Wakil Gubernur Hugua untuk menyelesaikan persoalan pembangunan yang selama ini terbengkalai.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sultra, Andi Syahrir, menjelaskan bahwa buruknya kondisi jalan di sejumlah ruas di Butur telah lama menjadi penghambat mobilitas warga dan kelancaran kegiatan ekonomi. Sebagai solusi, mulai tahun 2025 lalu Pemprov Sultra telah mulai mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan ruas-ruas jalan utama.

“Pada tahun lalu, ada tiga ruas jalan yang sudah kami tangani dengan total panjang sekitar 16 kilometer, yaitu ruas Lambale – RK, Simpang Tiga Dudu Renta, dan Renta – RK,” ungkap Andi Syahrir saat dikonfirmasi, Jumat (5/6/2026).

Di tahun 2026 ini, upaya pembangunan kembali diperluas. Ruas Lambale – RK kembali menjadi fokus utama dengan rencana pembangunan sepanjang 5 kilometer, yang saat ini sudah memasuki tahap persiapan proses lelang.
Perhatian khusus juga diberikan pada ruas jalan Pangkohulu di Kecamatan Kambowa, yang belakangan menjadi sorotan tajam warga bahkan sempat memicu aksi pemblokiran jalan akibat kondisinya yang sangat memprihatinkan, terutama di bagian tanjakan yang dinilai berbahaya bagi pengendara.

Menanggapi hal tersebut, Andi Syahrir menyampaikan bahwa pemerintah telah berkomunikasi dengan masyarakat dan menyiapkan langkah cepat. Pemprov akan segera melakukan pemeliharaan darurat sepanjang sekitar 150 meter tepat di titik tanjakan yang paling kritis dan rawan kecelakaan.

“Bagian yang paling membahayakan itu akan kami tangani lebih dulu. Pekerjaan perbaikannya ditargetkan dimulai bulan Juni ini dan dibiayai sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” tegasnya.

Sementara itu, untuk penanganan secara menyeluruh dan jangka panjang, Pemprov telah mengusulkan pembangunan jalan Pangkohulu sepanjang 5 kilometer ke dalam program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. Saat ini, tim teknis dari Dinas Bina Marga Sultra sedang menyusun dokumen lengkap usulan tersebut agar segera bisa direalisasikan.

Perbaikan jalan ini diharapkan tidak hanya menjamin keselamatan warga berlalu lintas, tetapi juga melancarkan arus distribusi hasil pertanian dan perikanan yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat Buton Utara.

Lebih jauh, Andi Syahrir menegaskan bahwa anggapan banyak jalan di Sultra yang puluhan tahun tak tersentuh pembangunan mulai terjawab di masa kepemimpinan Andi Sumangerukka dan Hugua. Berbagai lokasi yang dulunya menjadi keluhan kini masuk daftar prioritas, mulai dari ruas jalan di Lalambua yang sedang diperbaiki, wilayah Kambowa, hingga sejumlah titik di Kabupaten Kolaka Utara yang kondisinya juga memerlukan perhatian.

“Pemerintah hadir untuk menyelesaikan masalah daerah yang bertahun-tahun tak terurus. Ini bukti nyata komitmen Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Dengan berjalannya serangkaian program ini, Pemprov Sultra menargetkan konektivitas antarwilayah semakin membaik, ekonomi masyarakat tumbuh lebih cepat, dan kesejahteraan warga di seluruh pelosok Sulawesi Tenggara dapat terangkat.(**)