KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Kendari bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menggelar seminar.

Bertema “Hapus Kekerasan, Bangun Kesetaraan untuk Mewujudkan Kota Kendari Semakin Maju”. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Ketua DWP Kota Kendari, Hasria.

Hasria menegaskan pentingnya memahami bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang tak hanya bersifat fisik, namun juga emosional, psikologis, dan ekonomi.

Ia mencontohkan, kekerasan ekonomi dapat terjadi ketika perempuan tidak diberikan akses atau kontrol atas keuangan keluarga.

“Kalau suami tidak memberi nafkah, itu juga termasuk bentuk kekerasan. Begitu pula dengan perilaku dominasi berlebihan dalam rumah tangga atau lingkungan kerja. Semua itu merusak hak-hak perempuan,” ujarnya.

Data nasional yang disampaikan menunjukkan angka yang cukup mencemaskan yakni, satu dari empat perempuan pernah mengalami kekerasan, dan sekitar 50% anak-anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan dalam bentuk tertentu.

Ini menunjukkan bahwa kekerasan bukan hal yang jauh dari kehidupan masyarakat, melainkan sering terjadi di sekitar—bahkan di dalam rumah tangga.

Hasria juga menyoroti pentingnya peran istri pejabat dan anggota DWP sebagai agen perubahan di tengah masyarakat.

Ia mengajak seluruh peserta untuk menyadari bahwa dominasi laki-laki dalam kehidupan sosial sering menjadi akar dari kekerasan berbasis gender.

“Sering kali kita tidak sadar dibentak itu bentuk kekerasan. Tapi karena pelakunya suami, kita maafkan. Ini yang harus kita ubah,” ungkapnya.

Selain itu, ia menyinggung pentingnya menjaga etika bermedia sosial, terutama bagi para suami yang bekerja sebagai pejabat publik. Ia mencontohkan kasus viral rektor sebuah universitas yang terjerat masalah karena konten digital. (**)