KENDARI, EDISIINDONESIA.id — Banjir yang kembali melanda sejumlah titik di Kota Kendari memicu kritik keras dari Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kendari. Pemerintah Kota Kendari dinilai gagal menunjukkan keseriusan dalam menanggulangi persoalan banjir yang kini sudah menjadi masalah tahunan yang tak kunjung selesai.

Menurut DPC GMNI Kendari, kondisi ini adalah bukti nyata lemahnya respons pemerintah daerah terhadap keluhan masyarakat yang sudah berlangsung lama. Banjir yang terjadi berulang kali tidak lagi bisa disebut sekadar bencana alam musiman, melainkan dampak langsung dari buruknya tata kelola kota serta minimnya langkah pencegahan yang nyata dan terukur.

Bendahara Umum DPC GMNI Kendari, Sarinah Nina, menegaskan bahwa Pemkot Kendari tidak boleh terus membiarkan banjir menjadi masalah rutin tanpa ada solusi yang jelas dan tuntas.

“Banjir terus terjadi setiap tahun dengan dampak yang sama. Ini membuktikan Pemkot Kendari gagal merancang langkah pencegahan dan penanganan yang serius. Sungguh ironis, di momen peringatan HUT Kota Kendari, masyarakat justru mendapat ‘hadiah’ berupa banjir lagi,” tegas Sarinah Nina saat diwawancarai, Minggu (10/5/2026).

Menurutnya, pemerintah terkesan hanya turun tangan atau hadir ke lokasi setelah banjir terjadi, namun tidak memiliki rencana jangka panjang yang menyentuh akar masalah. Sistem saluran drainase yang buruk, lemahnya pengawasan terhadap perencanaan tata ruang, serta pembangunan yang mengabaikan aspek lingkungan disebut sebagai penyebab utama banjir terus berulang dari tahun ke tahun.

“Apa yang dirasakan warga hari ini adalah cerminan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola kotanya. Setiap kali hujan turun, warga selalu dihantui rasa takut terkena banjir. Sementara itu, pemerintah hanya datang membawa janji-janji, tanpa ada perubahan nyata yang dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, GMNI juga menyoroti lambannya penanganan pasca-banjir. Banyak akses jalan terendam, aktivitas warga lumpuh, dan kerugian materi terus terjadi, namun tidak ada evaluasi transparan maupun langkah perbaikan yang jelas dari pemerintah daerah.

Bagi GMNI, kondisi ini menunjukkan minimnya keberpihakan pemerintah terhadap keselamatan dan kenyamanan warga. Pihaknya meminta Pemkot Kendari berhenti menjadikan faktor cuaca sebagai alasan utama, dan mulai bertanggung jawab atas buruknya pengelolaan wilayah kota.

“Kota ini sebenarnya tidak kekurangan program maupun anggaran. Yang dipertanyakan publik adalah keseriusan pemerintah dalam bekerja untuk rakyat. Jangan sampai warga terus dipaksa hidup di bawah ancaman banjir setiap tahun hanya karena lemahnya kinerja dan pengawasan pemerintah sendiri,” ujar Sarinah Nina.

Oleh karena itu, DPC GMNI Kendari mendesak Pemkot Kendari segera melakukan evaluasi menyeluruh. Mulai dari perbaikan sistem drainase, penertiban tata ruang, hingga penyempurnaan kebijakan pembangunan, agar banjir tidak lagi menjadi penderitaan tahunan bagi masyarakat Kendari.

GMNI juga menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan berdiri bersama masyarakat, hingga pemerintah benar-benar menghadirkan solusi nyata dan berkelanjutan atas masalah banjir yang sudah menjadi isu serius di kota ini.(**)