MALUKU, EDISIINDONESIA.id – Organisasi Kepemudaan (OKP) Cipayung Plus Kabupaten Buru menolak tegas Penjabat Bupati Buru, Djalaludin Salampessy untuk diusulkan kembali sebagai Penjabat Bupati Buru, Maluku tahun 2023-2024.

Penolakan itu disampaikan oleh Ketua Umum HMI Cabang Namlea, M. Imran Barges, Ketua Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) Cabang Kabupaten Buru, Gadri Fatsey, Ketua GMNI Cabang Buru, Taufik Fanolong, saat menggelar aksi unjuk rasa, di sejumlah titik Kota Namlea, Kabupaten Buru, Sabtu (1/4/2023).

Untuk itu, OKP Cipayung Plus Buru mendesak DPRD untuk menetapkan tiga nama putra terbaik Kabupaten Buru guna diusulkan sebagai calon Penjabat Bupati Buru tahun 2023-2024.

Ketua IMM Cabang Buru, Gadri Fatsey mengatakan bahwa gerakan pemuda dan Cipayung yang digalang dalam aksi hari ini adalah murni gerakan aksi yang dilatar-belakangi oleh semangat untuk mengembalikan Kabupaten Buru agar dipimpin oleh anak asli negeri ini.

Ia menegaskan perlu masyarakat Kabupaten Buru dari utara sampai selatan, dari timur sampai ke barat ketahui, sekali lagi bapak ibu masyarakat Kabupaten Buru wajib hukumnya mengetahui dan memahami bahwa tepat pada hari Selasa tanggal 4 April 2023, DPRD akan mengadakan rapat paripurna untuk menetapkan 3 nama yang akan diusulkan sebagai Penjabat Bupati Buru tahun 2023-2024.

“Karena hal itu, Gerakan Pemuda Buru dan Cipayung hari ini mengajak seantero masyarakat Kabupaten Buru untuk sama-sama kita turun ke jalan, mendesak 25 anggota DPRD Kabupaten Buru agar segera mengusulkan 3 nama sebagai calon Penjabat Bupati Buru nanti keseluruhan 3 nama itu adalah asli putra-putra Daerah Kabupaten Buru,” ucapnya.

“Perlu kami tegaskan bahwa gerakan kami hari ini dimotori dan dibeking serta didasarkan atas kepentingan masyarakat buru, apa semangat masyarakat Kabupaten Buru itu,” sambungnya.

Menurutnya, semangat dan kepentingan masyarakat Kabupaten Buru adalah kembalikan Kabupaten Buru kepada anak asli Buru.

“Otonomi ini kami yang lebih berhak menikmatinya, generasi Kabupaten Buru sudah siap untuk menjadi Penjabat Bupati Buru, siap untuk memimpin negeri ini, karena itu biarkan kami yang mengurus negeri kami, dulu kami belum siap dan sekarang kami sudah siap,” tegasnya.

Ia menegaskan untuk 25 anggota DPRD Buru, perlu diingatkan, jangan menjual negeri ini kepada siapapun untuk memenuhi kepentingan politik, nafsu, harta, jabatan dan kekuasaan.

“Kami menolak saudara Djamaludin Salampessy untuk diusulkan kembali oleh DPRD sebagai calon Penjabat Bupati Buru tahun 2023-2024,” jelasnya.

Ia menambahkan 25 anggota DPRD dan ketua-Ketua partai di Kabupaten Buru ini jangan menjual negeri ini kepada siapapun.

“Sekali lagi kami tegaskan kepada 25 Anggota DPRD Kabupaten Buru agar menghapus nama Djamaludin Salampessy dari daftar pengusulan Penjabat Bupati Buru 2023-2024,” pungkasnya. (**)