MUBAR, EDISIINDONESIA.id – Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara, mulai memperkuat fondasi bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tengah dipersiapkan. Pemerintah daerah menilai, pembentukan badan usaha tersebut harus memiliki perencanaan matang agar mampu memberikan manfaat nyata bagi daerah.

Komitmen itu disampaikan Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, usai bersama jajaran pemerintah daerah melakukan konsultasi dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Agus Fatoni.

Pertemuan tersebut membahas rencana pembentukan BUMD Kabupaten Muna Barat, termasuk penyempurnaan dokumen dan kesiapan pengelolaan usaha.

La Ode Darwin mengatakan, dokumen persiapan pembentukan BUMD secara prinsip telah lengkap. Meski demikian, pemerintah daerah masih perlu memperkuat kajian risiko bisnis dan strategi mitigasi untuk memastikan badan usaha yang dibentuk memiliki prospek usaha yang jelas.

“Secara prinsip, dokumen persiapan pembentukan BUMD telah lengkap. Namun, kami mendapat masukan untuk kembali memperkuat analisis risiko bisnis dan langkah-langkah mitigasi risikonya,” kata La Ode Darwin Jumat 18/09/2026.

Menurutnya, penguatan analisis tersebut menjadi bagian penting sebelum BUMD benar-benar dijalankan. Pemerintah daerah ingin memastikan badan usaha tidak hanya memenuhi aspek kelembagaan, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk tumbuh secara sehat dan profesional.

BUMD Harus Beri Manfaat bagi Daerah

Bupati Mubar menegaskan, rencana pembentukan BUMD merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki Muna Barat.

Selain itu, badan usaha tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dalam kondisi fiskal daerah yang terbatas.

Namun, La Ode Darwin mengingatkan bahwa tujuan tersebut harus dibarengi dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik.

“Karena itu, setiap keputusan harus dipersiapkan secara matang. Kita tidak ingin BUMD hanya berdiri secara kelembagaan, tetapi harus mampu menjadi aset produktif daerah,” tegasnya.

Ia berharap BUMD nantinya dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik, memiliki kinerja usaha yang sehat, serta mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat.

Pemkab Mubar Lanjutkan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

Untuk memastikan proses pembentukan berjalan sesuai ketentuan, Pemerintah Kabupaten Muna Barat akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Koordinasi tersebut diarahkan untuk menyempurnakan seluruh tahapan persiapan sekaligus memastikan BUMD memiliki fondasi bisnis yang kuat sebelum beroperasi.

“Kita terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar seluruh tahapan pembentukan BUMD Muna Barat berjalan sesuai regulasi dan memiliki fondasi bisnis yang kuat,” ujar La Ode Darwin.

Pembentukan BUMD ini menjadi salah satu langkah Pemkab Mubar dalam mendorong pengelolaan potensi daerah melalui badan usaha yang diharapkan mampu berkembang secara berkelanjutan. (**)