EDISIINDONESIA.id— Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta pemerintah menaikkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menjadi Rp780,22 triliun. Angka ini Rp45,22 triliun lebih tinggi dibandingkan usulan pemerintah sebesar Rp735 triliun.

Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, menyatakan tambahan tersebut dapat diambil dari pos cadangan pemerintah pusat yang mencapai Rp616,77 triliun tanpa menambah utang maupun memperlebar defisit.

“Tambahan Rp45,22 triliun ini tidak menambah utang dan tidak menambah defisit,” tegas Ahmad dalam Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI, Rabu (16/9/2026).

Ahmad menegaskan cadangan tetap dijaga untuk mengantisipasi risiko, terutama bencana yang belakangan ini kerap terjadi di berbagai daerah. Namun, ruang yang tersedia dinilai cukup untuk memperbesar porsi daerah.

Kekhawatiran utama DPD RI adalah semakin mengecilnya bagian daerah dalam anggaran negara. Porsi TKD turun dari 28,24 persen pada 2023 menjadi 17,94 persen pada 2027. Sebaliknya, belanja pemerintah pusat justru naik dari 71,76 persen menjadi 82,06 persen dalam periode yang sama.

Selain itu, DPD menyoroti penurunan belanja modal yang dinilai paling rendah dalam dua dekade terakhir, sehingga menghambat kemampuan daerah membangun infrastruktur. Dana Bagi Hasil (DBH) pada 2027 pun diproyeksikan hanya sekitar Rp63 triliun — turun lebih dari 60 persen dibandingkan 2025.

“Jika penerimaan tidak tumbuh sehat, hak daerah ikut mengecil — dan itulah yang terjadi,” ujar Ahmad. DPD mendorong pemerintah memperluas basis pajak serta menyederhanakan mekanisme pembagian agar hak daerah tidak tergerus.

Merespons usulan tersebut, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan masukan ini datang pada waktu yang tepat dan akan dibahas bersama DPR dalam pembahasan RAPBN 2027.

“Pertimbangan dari DPD RI ini akan menjadi masukan yang sangat kami perhatikan dan menjadi bagian dari pembicaraan dengan DPR RI,” ujar Suahasil. Pembahasan anggaran akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah disepakati.(edisi/rmol)