EDISIINDONESIA.id– Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mempertimbangkan ulang pengadaan puluhan ribu motor listrik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini menuai sorotan publik dan DPR menjadwalkan pemanggilan BGN pekan depan untuk meminta penjelasan mendalam.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menyatakan keterkejutannya atas informasi pengadaan motor listrik tersebut, terutama di tengah upaya efisiensi anggaran.

Ia menekankan bahwa penggunaan anggaran seharusnya difokuskan pada tujuan utama program MBG. “Sehingga kami meminta BGN untuk membatalkan pengadaan itu jika memang tidak tepat sasaran,” ujar Charles di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (9/4/2026).

Menurut Charles, DPR belum pernah menerima konsultasi terkait pengadaan motor listrik ini. Ia juga menyoroti adanya perbedaan informasi antara Kementerian Keuangan dan BGN mengenai persetujuan anggaran.

“Tidak ada konsultasi dengan kami. Kalau disampaikan, pasti akan kami tolak. Seperti halnya Pak Purbaya, Pak Menteri Keuangan sudah menolak pengadaan motor ini pada tahun 2025, namun ternyata tetap diadakan dan barangnya sudah tiba di Indonesia,” lanjutnya.

DPR menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaan motor listrik tersebut yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Hal ini akan didalami dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama BGN dan instansi terkait lainnya. “Kami akan meminta penjelasan langsung dari Kepala BGN mengenai hal ini,” pungkas Charles.(edisi/rmol)