EDISIINDONESIA.id – Pemerintah diingatkan tidak memberikan celah kecil praktik korupsi terkait distribusi bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Saya hanya mengingatkan ada beberapa kasus terdahulu yang merugikan masyarakat. Seperti korupsi di PT Pos bahkan pengurangan volume ketika e-waroeng,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, dalam siaran pers, Selasa 28 Juli 2026.

Selly menilai transformasi penyaluran bansos sebenarnya telah ada sejak era Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Namun niat baik itu seringkali menjadi celah sejumlah oknum jahat.

Seperti manipulasi bansos senilai ratusan juta lewat Kantor Pos di Mundu, sampai mobilisasi paket sembako menggunakan e-waroeng yang kemudian nilai dan spesifikasinya tidak sesuai.

Penyaluran menggunakan Kartu KKS atau Kartu Combo Himbara juga harus berfungsi maksimal agar masyarakat prasejahtera dapat mengambil bantuannya di mesin ATM manapun.

“Kami masih menunggu penjelasan resmi pemerintah mengenai desain kebijakan, dasar hukum, kesiapan kelembagaan, serta mekanisme implementasinya,” pungkas Legislator Dapil Jabar VIII ini. (edisi/rmol)