MUNA, EDISIINDONESIA.id — Puluhan warga Desa Matarawa, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, menyatakan kekecewaannya terhadap perubahan program desa yang disebut dilakukan tanpa melalui musyawarah kembali.

Warga mempersoalkan perubahan program pengadaan mesin air yang sebelumnya telah disepakati dalam rapat desa.

Program tersebut dinilai menjadi salah satu kebutuhan prioritas masyarakat karena diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air hingga ke rumah-rumah warga.

Salah seorang warga yang ikut dalam proses penandatanganan kesepakatan program tersebut, Ali, mengatakan keputusan pengadaan mesin air sebelumnya telah dibahas bersama dan mendapat persetujuan masyarakat.

“Awalnya kita semua sudah rapat. Program pengadaan mesin air ini yang diutamakan masyarakat. Sudah ada tanda tangan kami semua, dan Bapak Kepala Desa sendiri yang ketuk palu di depan warga. Itu artinya sudah sah dan final,” ujar Ali, Minggu (6/9/2026).

Menurut Ali, warga kemudian mengetahui adanya perubahan program tanpa terlebih dahulu dilakukan rapat atau pemberitahuan kepada masyarakat yang sebelumnya telah menyepakati program tersebut.

“Tapi tiba-tiba tanpa pemberitahuan, tanpa rapat lagi, program itu dirubah sendiri. Padahal itu aspirasi kami. Rasanya tanda tangan kami disepelekan. Tanda tangan kami bukan mainan,” katanya.

Warga menilai perubahan tersebut bertentangan dengan semangat musyawarah dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Mereka meminta setiap perubahan terhadap program yang telah disepakati sebelumnya dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat.

Atas persoalan tersebut, warga menyampaikan sejumlah tuntutan. Pertama, meminta program pengadaan mesin air dikembalikan sesuai hasil kesepakatan awal yang telah ditandatangani warga dan disahkan dalam musyawarah desa.

Kedua, warga meminta digelar rapat terbuka yang melibatkan seluruh warga yang sebelumnya menandatangani kesepakatan untuk membahas alasan serta mekanisme perubahan program.

Ketiga, warga meminta agar pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat tidak dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan warga.

Ali menegaskan warga akan terus mengawal persoalan tersebut hingga mendapatkan kejelasan. Mereka juga meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pihak Kecamatan Watopute ikut melakukan pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan di desa.

“Kami akan terus mengawal persoalan ini. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat, BPD, dan pihak kecamatan untuk ikut mengawasi agar kejadian serupa tidak terulang. Kami tidak akan diam saat suara rakyat diinjak,” tegas Ali.

Hingga berita ini diturunkan, media ini telah melakukan upaya konfirmasi kepada kepala Desa Matarawa, La Muli Ade, melalui pesan WhatsApp.

Namun hingga saat ini, yang bersangkutan belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait keluhan warga tersebut. (**)