KENDARI, EDISIINDONESIA.id- Mewakili Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Sekretaris Daerah Provinsi (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., secara resmi membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 di Kendari, Rabu (16/7/2025).

Acara ini dihadiri oleh anggota Forkopimda Provinsi Sultra, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sultra, para Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Sultra, dan perwakilan dari berbagai dinas/instansi terkait.

Dalam sambutannya, Sekda Asrun Lio menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh pihak dan menekankan pentingnya reforma agraria sebagai kebijakan nasional strategis, sebagaimana tertuang dalam TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023.

Ia menjelaskan bahwa reforma agraria bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui penataan aset dan penataan akses.

GTRA Provinsi Sultra, yang diketuai langsung oleh Gubernur, berfokus pada tiga aspek utama: penataan struktur penguasaan tanah yang lebih berkeadilan; penyelesaian sengketa dan konflik agraria; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan berbasis akses sumber daya ekonomi.

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas lembaga dan komitmen bersama dalam pelaksanaan reforma agraria di Sultra.

Sekda Asrun Lio juga memaparkan arah kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang selaras dengan visi “Indonesia Maju” dan cita-cita Presiden untuk membangun dari desa guna pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Ia menekankan pentingnya penerbitan sertifikat tanah untuk lahan yang telah dinyatakan clear and clean, baik melalui legalisasi aset maupun redistribusi tanah.

Penataan akses, lanjut Sekda, harus didukung dengan pemberdayaan masyarakat melalui akses permodalan, bantuan bibit dan pupuk, pelatihan teknologi, serta dukungan pemasaran.

GTRA diharapkan menjadi forum integratif yang menghubungkan program pemberdayaan lintas sektor, serta menghasilkan success stories sebagai bukti nyata keberhasilan reforma agraria di Sultra.

Sekda Asrun Lio juga mengajak Forkopimda Sultra untuk aktif mendukung penyelesaian sengketa dan konflik agraria melalui pendekatan kolaboratif.

Ia berharap GTRA Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menunjukkan kinerja nyata dan berorientasi hasil, serta menjadikan rapat koordinasi ini sebagai landasan untuk memperkuat kerja sama dan menciptakan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Acara ini diharapkan bukan sekadar seremonial, melainkan pemantik gerakan berkelanjutan untuk reforma agraria di Sulawesi Tenggara.(**)