KENDARI, EDISIINDONESIA.id– Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Sulawesi Tenggara (Sultra) mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2026. Alokasi bantuan tahun ini mencapai 10.000 unit rumah, meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 3.077 unit.

Kenaikan kuota ini merupakan hasil kerja keras dan koordinasi erat antara Pemerintah Provinsi Sultra dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Peningkatan tersebut disepakati saat audiensi Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka bersama Menteri PKP Maruarar Sirait di Jakarta pada 2 Juni 2026.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Sultra, Martin Efendi Patulak, menjelaskan bahwa awalnya alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya 9.350 unit.

Namun, berkat pertemuan tersebut, pemerintah pusat menyetujui penambahan 650 unit sehingga totalnya menjadi 10.000 unit.

“Menteri PKP menambah alokasi menjadi 10.000 unit. Tambahan 650 unit ini akan disalurkan ke kabupaten-kabupaten yang sebelumnya mendapatkan kuota lebih kecil,” ungkap Martin, Senin (8/6/2026).

Ia menambahkan, bantuan ini diharapkan mampu mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh di daerah. Sebanyak 10.000 unit bantuan tersebut akan disebarkan ke seluruh 17 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara.

Program ini menjadi salah satu strategi utama Pemprov Sultra untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan.

“Targetnya adalah masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu kelompok desil 1 hingga desil 4. Jumlah ini tentu akan memberikan dampak nyata bagi penurunan rumah tidak layak huni,” tegasnya.

Selain bantuan dari pusat, Pemprov Sultra juga menyiapkan program serupa yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebanyak 602 unit untuk 15 kabupaten.

Saat ini, dokumen perencanaan dan anggaran masih dalam tahap peninjauan sebelum pelaksanaan dimulai.

Lebih lanjut, Martin menyampaikan bahwa perbaikan kualitas tempat tinggal juga berkontribusi besar terhadap kesehatan masyarakat.

Rumah dan lingkungan yang layak dinilai dapat membantu menekan angka stunting serta meningkatkan taraf hidup keluarga.

“Rumah yang sehat akan berdampak langsung pada kondisi kesehatan penghuninya. Ini juga bagian dari upaya kita menurunkan angka stunting di Sulawesi Tenggara,” jelasnya.

Ia menambahkan, Gubernur juga menekankan pentingnya penataan lingkungan sekitar agar tidak hanya rumahnya yang diperbaiki, tetapi juga kenyamanan kawasan tempat tinggal.

Saat ini, proses verifikasi data calon penerima bantuan APBN sedang berlangsung dan ditargetkan selesai dalam dua bulan ke depan. Sementara itu, program dari APBD direncanakan mulai dilaksanakan setelah peninjauan anggaran rampung pada akhir Juni 2026.

Sebagai bentuk pengawasan, Menteri PKP Maruarar Sirait dijadwalkan berkunjung kembali ke Sulawesi Tenggara pada Agustus 2026 untuk meninjau langsung perkembangan pelaksanaan program ini.

“Beliau rencananya akan datang setelah peringatan HUT Kemerdekaan RI untuk melihat langsung progresnya,” tutup Martin.(**)