KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Wali Kota Kendari Siska Karina Imran akan menaikkan honor petugas kebersihan hingga Rp 2 juta per bulan.

Hal ini disampaikan Siskadalam ekspose 100 hari kinerja Wali Kota Kendari Siska Karina Imran dan Wakil Wali Kota Sudirman, Selasa (10/6/2025).

Kenaikan honor untuk petugas kebersihan ini merupakan bentuk apresiasi Pemkot Kendari kepada mereka yang sangat banyak membantu penanganan sampah di Kota Kendari.

“Honor mereka (petugas kebersihan) akan dinaikkan hingga Rp 2 juta per bulan, ” Ujar Siska.

Dalam kesempatan tersebut Wali Kota Kendari dan Wakil Wali Kota mengakui masih banyak kekurangan sehingga butuh dukungan semua pihak untuk membangun Kendari semakin maju.

Ianjuga menyampaikan upaya Pemkot Kendari dalam peningkatan PAD, penanganan banjir, sampah dan air bersih, penanganan stunting, perbaikan infrastruktur jalan, penyerahan bantuan sosial, kesehatan dan pendidikan, termasuk merealisasikan janji politik bantuan UMKM sebesar Rp5 juta tanpa bunga dan agunan. (**)

Wali Kota mengaku kinerja 100 hari ini merupakan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari legislatif, eksekutif dan yudikatif termasuk media massa.

Persentase kinerja dimulai maslah dan tantangan yang harus diselesaikan yakni, banjir dan genangan, sampah tidak terkelola baik, infrastruktur jalan tidak memadai, pengendalian inflasi dan belum terpenuhinya kebutuhan air bersih.

Dari tata kelola pemerintahan Wali Kota Kendari siap menciptakan transparansi pengelolaan APBD, termasuk utang yang harus dibayar.

“Perlu kami sampaikan secara, terbuka transparan dan semua masyarakat Kota Kendari harus tahu, bahwa Pemerintah Kota Kendari memiliki utang senilai Rp542, 81 miliar dan Alhamdulillah di kepemimpinan saya dan pak Sudirman sudah membayar utang kurang lebih Rp76,15 miliar,” ungkapnya.

Kemudian wali Kota Kendari memaparkan upaya peningkatan PAD, penanganan banjir dan sampah dan air bersih, penanganan stunting, perbaikan infrastruktur jalan, penyerahan bantuan sosial, kesehatan dan pendidikan, termasuk merealisasikan janji politik bantuan UMKM sebesar Rp5 juta tanpa bunga dan agunan. (**)