KENDARI, EDISIINDONESIA.id– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari menuntut Pemerintah Kota (Pemkot) bertindak tegas dan serius menangani permasalahan anak jalanan yang kian meresahkan di sejumlah titik kota.

Anggota Komisi III DPRD Kota Kendari, LM. Rajab Jinik, menilai persoalan ini sudah bukan lagi sekadar isu sosial biasa, melainkan telah mengganggu ketertiban umum hingga membahayakan keselamatan pengguna jalan.

“Keberadaan mereka sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan warga. Bahkan sudah ada kejadian yang menimbulkan korban jiwa. Oleh karena itu, kami mendorong Dinas Sosial dan Satpol PP untuk bersikap tegas. Jangan ada lagi dispensasi,” tegas Rajab, Senin (6/4/2026).

Diduga Ada Mobilisasi dari Luar Daerah
Yang menjadi sorotan tajam, Rajab menilai aktivitas anak jalanan di Kendari tidak semata-mata dilatarbelakangi faktor ekonomi. Ia menduga kuat adanya unsur pengorganisasian untuk tujuan komersial.

“Kalau dilihat polanya, ini bukan semata-mata karena kebutuhan. Ada indikasi mereka diorganisir untuk meraup keuntungan. Ini yang harus disikat,” ujarnya.

Berdasarkan data yang diterima, banyak anak jalanan yang diamankan ternyata bukan warga asli Kendari, melainkan diduga dimobilisasi dari luar daerah hingga luar provinsi.

“Ini artinya ada jaringan mobilisasi. Pemerintah tidak boleh lengah dan harus bertindak sistematis,” tambahnya.

Keterbatasan Fasilitas Bukan Alasan
Meskipun mengakui adanya keterbatasan infrastruktur seperti belum tersedianya balai latihan atau tempat penampungan yang memadai, Rajab menegaskan hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan masalah ini berlarut-larut.

“Memang belum ada fasilitas yang representatif, tapi itu bukan alasan untuk tidak bertindak. Penertiban tetap harus jalan, sambil menyiapkan solusi jangka panjang,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa penanganan ini bukan hanya tanggung jawab Pemkot, tapi juga membutuhkan kolaborasi dengan Pemprov Sultra mengingat Kendari sebagai ibu kota provinsi.

Gunakan Strategi “Mengendap”
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kendari, La Ode Ashar, menyoroti lemahnya metode penertiban yang selama ini dilakukan. Menurutnya, pendekatan yang terlalu terlihat membuat anak jalanan mudah kabur sehingga efek jera tidak dirasakan.

“Kalau Satpol PP turun ramai-ramai pakai kendaraan dinas, jelas mereka lari. Harusnya pakai strategi perang, yaitu mengendap atau menyamar agar bisa ditangkap langsung,” ungkap Ashar.

Ia berharap Pemkot dapat segera mengatasi masalah ini dengan kerja sama sinergis antara Dinsos dan Satpol PP, demi kenyamanan bersama dan masa depan anak-anak tersebut.

“Yang kita inginkan bukan hanya penertiban sesaat, tapi solusi menyeluruh agar mereka bisa dibina dan diarahkan ke jalan yang benar,” pungkasnya.(**)