EDISIINDONESIA.id- Prabowo Subianto, Presiden Terpilih, telah memanggil 49 tokoh untuk mengisi posisi menteri di kabinetnya. Di antara nama-nama yang dipanggil, lima di antaranya merupakan tokoh berdarah Bugis.

Hal ini menunjukkan bahwa Prabowo serius mempertimbangkan keahlian dan pengalaman tokoh-tokoh asal Sulawesi Selatan dalam membangun Indonesia.

Lima tokoh berdarah Bugis yang dipanggil Prabowo adalah:

Abdul Kadir Karding: Lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, dengan ayah dan ibu berdarah Bugis. Karding dikenal sebagai politikus senior dan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Didit Herdiawan Ashaf: Laksamana Madya (Purn) Didit, kini menjabat sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan Bidang Matra Laut. Didit merupakan putra daerah Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Andi Amran Sulaiman: Berasal dari Kabupaten Bone Soppeng, Sulawesi Selatan. Amran dikenal sebagai mantan Menteri Pertanian dan memiliki pengalaman luas dalam bidang pertanian.

Prof KH Nasaruddin Umar: Mantan Menteri Agama ini juga berasal dari Kabupaten Bone Soppeng, Sulawesi Selatan. Ia dikenal sebagai tokoh agama yang berpengaruh dan memiliki rekam jejak yang baik dalam bidang keagamaan.

Meutya Hafid: Politisi Golkar ini berdarah Bugis Soppeng. Meutya dikenal sebagai politisi muda yang berpengalaman dan memiliki rekam jejak yang baik dalam bidang ekonomi.

Pemanggilan lima tokoh berdarah Bugis ini menunjukkan bahwa Prabowo menghargai kontribusi dan potensi dari daerah Sulawesi Selatan. Kelima tokoh ini memiliki pengalaman dan keahlian yang beragam, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam membangun Indonesia.

“Saya percaya bahwa kelima tokoh ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi bangsa,” ujar Prabowo dalam keterangan persnya.

Pemanggilan ini juga menunjukkan bahwa Prabowo ingin membentuk kabinet yang inklusif dan mewakili berbagai daerah di Indonesia. Keberagaman latar belakang dan pengalaman dari para calon menteri diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dan berpihak pada kepentingan rakyat.(**)