MUBAR, EDISIINDONESIA.id – Di momen Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ke-60, Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat (Mubar) meraih peringkat pertama dari 17 Kabupaten Kota dan menerima penghargaan Patriana Award BPJS Ketenagakerjaan, Minggu (28/4/2024).

Prestasi yang dipersembahkan Penjabat (Pj) Bupati Mubar, La Ode Butolo menjelang lima bulan masa kerjanya ini diterima Pj Bupati Mubar dari Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asrun Lio.

Sertifikat  penghargaan diberikan saat malam puncak perayaan HUT Sultra ke-60, bertempat di kawasan eks MTQ Kota Kendari.

Penyerahan piagam Paritrana Award juga turut disaksikan kepala BPJS wilayah Sulawesi-Maluku.

Paritrana Award merupakan ajang penghargaan yang diberikan oleh Presiden kepada pemerintah kabupaten/kota, dan pelaku usaha yakni perusahaan skala besar, menengah, usaha sektor layanan publik, dan usaha mikro yang mendukung penuh pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Atas capaian itu, Pj Bupati Mubar Butolo mengucapkan terima kasih kepada BPJS ketenagakerjaan yang telah memberikan apresiasi terbaik pertama penghargaan Patriana Award dan mengalahkan 16 kabupaten/kota di Sultra.

“Pemda Muna Barat akan terus meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dibiayai APBD. Selain itu, Pemda terus berkomitmen menargetkan 20 ribu cakupan kepesertaan pekerja informal meskipun ditengah keterbatasan anggaran,” ujar Butolo.

Lanjut ia menyampaikan, program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu program strategis pemerintah daerah yang termuat dalam rencana pembangunan Muna Barat tahun 2024. 

Program tersebut hadir dalam rangka mengatasi dan menurunkan angka kemiskinan di daerah pimpinannya tersebut.

“Untuk itu, dalam terobosan dan inovasi penurunan angka kemiskinan kami menerapkan tiga langkah strategis yakni mengurangi beban kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan,” bebernya.

Dalam jaminan sosial, Pemda Mubar menanggung seluruh iuran kesehatan sehingga masyarakat yang berkartu tanda penduduk Muna Barat dapat menikmati pelayanan kesehatan pada semua fasilitas kesehatan (Puskesmas dan RSUD) secara gratis.

Tak hanya itu, Pemda Muna Barat menyiapkan anggaran untuk masyarakat yang tidak mendapat pelayanan BPJS kesehatan misalnya bayi baru lahir, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), disabilitas dan lain-lain.

“Dengan program BPJS Kesehatan semua masyarakat miskin dan miskin ektrem telah dijamin pelayanan kesehatan secara gratis,” katanya.

Pemda Mubar juga mendaftarkan seluruh masyarakat miskin  kepada BPJS ketenagakerjaan sebagai pekerja rentan dengan mengikuti program jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja yang sumber pendanaan berasal dari APBD yang diikuti sinergitas pendanaan dari Dana Desa dalam biaya APBDes sejumlah 100 orang pada 81 desa.

“Untuk Muna Barat sendiri telah mendaftarkan 38.000 lebih jiwa atau 96,6 persen ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian tiap desa juga mendaftarkan sebanyak 100 jiwa melalui Dana Desa,” ungkapnya.

Tak hanya masyarakat miskin, Pemda juga memberikan perlindungan sosial kepada ASN non ASN yang tersebar pada 33 OPD yang ada di Kabupaten Muna Barat, dengan harapan ASN non ASN merasa nyaman dalam melaksanakan tugas, karena seluruh resiko kecelakaan dan kematian telah dijamin oleh pemerintah. (**)