EDISIINDONESIA.Id – Setoran untuk Bupati Meranti, Muhammad Adil oleh sejumlah Kepala Dinas dalam jajarannya diduga untuk modal politik Adil dalam pemilihan Gubernur 2024.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut hampir semua calon kepala daerah biasanya berutang duit untuk maju dan memenangi pilkada. Jika terpilih, kata Boyamin, kepala daerah itu dalam periode pertama kepemimpinannya harus mengumpulkan uang untuk balik modal dan mencari biaya kampanye untuk periode kedua.

“Karena belum cukup balik modal kalau satu periode dan mungkin baru malu-malu kucing untuk korupsi. Maka berharap nanti bisa nyari uang sebanyak-banyaknya di periode kedua, maka dia berjuang untuk mendapatkan biaya untuk kampanye menjelang periode kedua. Dari mana uangnya didapat? Kalau mengandalkan gaji dan honor nggak cukup, maka mau nggak mau ya jalan pintas korupsi kan,” kata Boyamin dilansir dari detik.

Boyamin mengatakan banyak cara para kepala daerah melakukan korupsi. Di antaranya memperdagangkan pengaruh yang berkaitan dengan promosi jabatan, perizinan, proyek, hingga menyunat hak-hak pegawai.

“Berkaitan dengan SDM promosi jabatan, mestinya yang hebat, cerdas, dan berintegritas yang naik promosi. Tapi karena kebutuhan kepala daerah, maka yang dipromosikan adalah yang nyogok atau setoran. Terus berkaitan dengan kewenangan yang lain misalnya izin itu ya diberikan kepada yang nyogok,” ucapnya.

Dia menilai bahwa biaya politik di Indonesia sangat tinggi, bahkan belum diawasi. Boyamin menyentil program pencegahan KPK yang dinilai gagal mencegah potensi-potensi praktik korupsi para pejabat di Tanah Air.

Mengapa Boyamin menganggap penindakan KPK saat ini gagal? Sebab, Boyamin menyebut KPK menindak koruptor yang levelnya sekelas kepala daerah. Dia membandingkan dengan lembaga antirasuah di Malaysia yang berani menyasar para mantan perdana menteri.

“Sementara kalau Malaysia, SPRM Seruan Pencegahan Rasuah Malaysia itu sudah mengarah mantan-mantan perdana menteri, hebat-hebat. Kita malah semakin menurun, kalau dulu DPR-menteri, sekarang turun menjadi level bupati,” imbuhnya.

Benar saja, apa yang dilakukan KPK saat ini cenderung menguntungkan pihak lain. Utamanya lawan politik. (EI/**)