KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Aliansi UMKM Lingkar MTQ Kota Kendari pada Rabu (22/4/2026). Pertemuan ini membahas rencana penertiban aktivitas pedagang menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Sultra ke-26.

Penertiban tersebut dilakukan untuk menyambut rangkaian kegiatan HUT yang akan dimulai pada 24 April hingga puncaknya 27 April 2026 di kawasan MTQ Kendari.

Aspirator Aliansi UMKM, Ansar, menyampaikan bahwa para pedagang pada prinsipnya tidak menolak penertiban. Namun, mereka menginginkan pendekatan yang lebih humanis dari pemerintah.

“UMKM ini sepakat untuk ditertibkan dengan cara yang humanis. Mereka sebenarnya tidak menentang pemerintah, mereka hanya ingin disosialisasikan terlebih dahulu, tidak langsung dilakukan pembongkaran,” ujar Ansar.

Penertiban ini bertujuan untuk mengakomodasi 179 pedagang, sementara fasilitas yang tersedia di dalam kawasan MTQ Kendari saat ini hanya sebanyak 100 tenan.

Selain itu, pedagang juga menyoroti besaran retribusi yang ditetapkan oleh Perumda Sultra sebesar Rp900 ribu per tenan. Mereka menilai angka tersebut cukup memberatkan.

Para pedagang juga mempertanyakan kebijakan penertiban yang dinilai berbeda dibandingkan saat pelaksanaan STQH sebelumnya, di mana mereka masih diberikan toleransi untuk berjualan di luar kawasan MTQ.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Operasional Perumda Sultra, Mohammad Akbar Liambo, menjelaskan bahwa retribusi Rp900 ribu diperuntukkan bagi biaya keamanan, kebersihan, serta petugas kebersihan di dalam kawasan tenan.

“Terkait iuran Rp900 ribu itu perlu diluruskan, ini bukan berlaku untuk semua pedagang, melainkan hanya bagi mereka yang menempati 100 tenan di dalam kawasan,” jelasnya.

Ia menambahkan, jika seluruh 179 pedagang nantinya dapat diakomodasi di dalam kawasan MTQ, maka besaran retribusi tersebut berpotensi untuk ditinjau kembali dengan mempertimbangkan kondisi pendapatan pedagang.

Selain itu, para pedagang juga diwajibkan membangun tenan secara mandiri dengan desain seragam guna menciptakan estetika kawasan.

Di sisi lain, Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, menyarankan agar pedagang yang tidak tertampung sementara waktu dapat beraktivitas di depan Kantor Wali Kota selama pelaksanaan HUT Sultra.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Sultra, Syahrul Said, menegaskan pihaknya akan terus memonitor dan mengawal aspirasi yang disampaikan oleh aliansi UMKM tersebut. (**)