MUNA, EDISIINDONESIA.id – Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) Lapole, Kecamatan Maligano, berinisial LPR akhirnya buka suara terkait tudingan bagi-bagi uang (money politik) jelang pemilihan kades yang tinggal menghitung hari.

Mantan kades itu dibeberapa media online sejatinya membenarkan tindakan bagi-bagi rupiah sebesar Rp 500 ribu tiap orang, yang tidak harus dicontoh oleh calon kades lain.

Hanya saja kalau uang tersebut diperuntukan buat akomodasi dan lain-lain orang-orang yang mendukungnya.

Pernyataan LPR ini sontak ditanggapi warga Desa Lapole, berinisial La HMN. Menurutnya, apa yang dikatakan LPR tidak benar.

“Buktinya uang itu diberikan kepada warga dengan bahasa mohon didukung LPR ini satu periode lagi tapi dengan paksaan,” ungkapnya, Senin (3/10/2022).

“Namun karena kesadaran warga, uang Rp 500 ribu yang diberikan itu dikembalikan dan sebagian lagi belum dikembalikan untuk dijadikan bukti,” tambah HMN membeberkan

Kalau memang dia (LPR), lanjutnya, paham aturan, seharusnya tidak mengajarkan hal-hal buruk kepada masyarakat.

“Dan kalau dia percaya diri masih didukung buat apa lakukan bagi-bagi uang. Kan lucu ya. Kenapa tidak bagi-bagi uang sejak dulu, kok nanti pencalonan pilkades? belum ada penetapan calon lagi. Mungkin dia resah. Ayo bersaing secara sehat, jangan lakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai di bangsa ini,” sindirnya.

Masih diungkapkan HMN, dirinya mengetahui persis siapa-siapa orang-orang yang menjadi pelaku money politik yang diduga kuat perintah dari LPR.

“Tidak usah saya sebut nama-namanya si A memberikan kepada si B dan seterusnya. Kita sepakat kalau mau niat bangun desa bersama-sama, tapi pakai cara sehat agar pembangunan desa berjalan dengan sehat pula. Masih pencalonan saja sudah jor-joran habiskan uang, lantas kalau terpilih apakah tidak akan mencari pengembalian? gaji kades berapa?. Kasian dana desa jika jatuh ditangan yang tidak tepat.” cetusnya.

Untuk itu, dirinya berharap aksi bagi-bagi uang oleh Bacakades ataupun Cakades dapat menjadi atensi aparat penegak hukum, agar kondusifitas selama tahapan hingga hari H berjalan dengan aman, damai dan demokratis.

“Juga pihak Pemda Muna agar menimbang meloloskan calon model begini. Kasian daerah kita, kampung kita. Mari bersama membangun desa dengan baik, edukasi warga kita dengan hal-hal yang benar. Jangan pertontonkan tindakan yang melanggar, tapi seolah-olah melegalkan itu.” tandasnya. (**)