MUBAR, EDISI INDONESIA.com- Peluncuran tahapan pemilu 2024 resmi secara serentak di seluruh indonesia, Khusus KPU Kabupaten Muna Barat (Mubar) akan membenahi fasilitas data kantor demi memberikan pelayanan yang baik

Menurut ketua KPU Muna Barat, Awaluddin Usa Tahapan pemilu sudah di Louncing pada malam hari tadi sesuai dengan UUD nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu disitu disampaikan bahwa tahapan pemilu berlangsung tepat pada tanggal 14 juni 2022 adalah tepat 20 bulan tanggal 14 2024 untuk memilih Presiden/Wakil Presiden DPRD,DPD, DPRD Provinsi,dan DPRD Kabupaten.

“Terkait dengan kesiapan, KPU Kabupaten Mubar langkah yang kita lakukan adalah membenahi data fasilitas kita dalam rangka memberikan pelayanan pada partai politik yang akan mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu,” Kata ketua KPU Mubar, Awaluddin Usa.

Lanjut Ia, di tahun 2022 ini ada tiga tahapan KPU laksanakan yang pertama adalah pemutahiran data pemilih itu akan dimulai bulan Juli diawali denga merima DP4 dari kementrian dalam negeri,DP4 itu yang kemudian akan lakukan hasil singkoronksasi deangn daftar pemilih tetap (DPT) dengn hasil singkronisasi itu kemudian akan dilakukan pemutahiran,

“Kedua kita akan menerima pendaftaran dan ferifikasi partai politik, informasi yang kami dapatkan dari kemenkumham sebanyak 75 partai politik yang berbadan hukum yang terdaftar di Kemenkunham yang telah terferifikasi, ini nantinya kan mendaftarkan diri di KPU akan dilakukan verifikasi adimistrasi dan vaktual, khusus verifikasi faktual itu adalah bagi partai politik yang lolos partai yang punya kursi di DPRD tidak lagi dilakukan lagi verifikasi contoh partai PDIP, Nadem, PKS,Golkar ini regulasi yang ada saat ini, tetapi kita tidak tau perkembangan berikutnya menurut informasi yang kita dapat ada beberapa partai politik mengajukan agar semua partai politik akan terverifikasi,” ucapnya.

Tahapan ke- tiga yang kami lakukan adalah penambahan pendataan daerah pemilihan dan pendampilan.

Untuk pelaksanaan tahapan pemilu ini bukan semata-mata tanggung jawab penyelenggara KPU dan Bawaslu akan tetapi menjadi tanggungjawab bersama dari pemerintah daerah,TNI,Polri, Kejaksaan serta masy secara umum, makanya kita harus bekerjasma sering berkordinasi demi suksesnya pemilu mendatang.(**)