MALUKU, EDISIINDONESIA.com – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Buru, Almuhajir Sipie Miru meminta Kepolisian untuk segera memproses hukum pelaku aksi unjuk rasa anarkis di Kantor DPRD Kabupaten Buru, Provinsi Maluku yang terjadi pada Senin (10/1).

Aksi demo yang beakhir ricuh tersebut mengakibatkan sejumlah kaca kantor DPRD pecah dilempar pendemo dari mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Kecamatan Batabual (PMKB).

“Saya minta Polres harus diproses ini, karena jangan sampai itu nanti berkelanjutan dan jika diproses akan menjadi efek jerah kepada yang lain, agar tidak melakukan tindakan perusakan fasilitas negara,” kata Almuhajir, di Namlea, Selasa (11/1).

Almuhajir mengatakan peristiwa pelemparan batu terhadap kaca jendela kantor legislatif tersebut telah dilaporkan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Buru, Hadi Algaladi ke Polres Pulau Buru.

“Dari perusakan yang dilakukan massa aksi kemarin, yang mana Sekwan juga melaporkan hal ini kepada pihak Polres. Untuk itu, pihak kepolisian harus proses laporan tersebut,” ujar dia.

Dari laporan tersebut, Kata Almuhajir sebenarnya tidak ada larangan aksi demonstrasi, sebab sudah diatur dalam undang-undang soal penyampaian pendapat dimuka umum. Namun, jangan merusak fasilitas yang ada.

“Saya tidak ada masalah soal demo yang dilakukan saudara-saudara atau adik-adik kita dari Batabual, karena demo ini kan telah diatur dalam undang-undang, jadi silahkan bersuara,” ungkapnya.

Atas kejadian tersebut, Ketua KNPI Buru ini meminta kepada para pemuda dan mahasiswa jika melakukan aksi unjuk rasa tidak merusak fasilitas yang telah dibangun pemerintah daerah dengan mengunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD.

“Kalau bersuara silahkan, tapi jangan lagi merusak fasilitas negara, karena dibangun mengunakan APBD kita kan, yang seharusnya APBD kita ini kan untuk melakukan hal yang lain, sudah tidak lagi memperbaiki yang telah dirusak saat demo kemarin itu,” ujar Almuhajir.

Almuhajir menjelaskan masih banyak kebutuhan daerah yang berjulukan Bumi Bupolo ini, yang mengunakan APBD demi kemajuan daerah.

“Jadi fasilitas yang sudah dibangun negara, tidak boleh atau jangan dirusaki saat melakukan demonstrasi,” tutup Almuhajir. (Fauzi)