EDISIINDONESIA.id – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi Pertalite untuk masyarakat masih menunggu validitas data.

“Masih dikaji. Karena apa? Kami ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah, salah satu cara untuk membuat tepat sasaran, data kami harus valid,” ujar Bahlil di Jakarta, Senin (31/8).

Bahlil menyampaikan ketepatan data desil tersebut yang saat ini sedang diperiksa oleh pemerintah.

Ia berharap, melalui ketepatan data pembagian desil masyarakat, tujuan pemerintah agar penyaluran pertalite tepat sasaran dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

“Jangan sampai harapan kami baik, tetapi ternyata dalam implementasinya, karena datanya tidak valid, membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kami,” ujar Bahlil.

Pemerintah menganggarkan subsidi energi sebesar Rp 210,1 triliun, atau sekitar 65,87 persen dari total anggaran subsidi dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 318,9 triliun.

Sedangkan, apabila digabung dengan kompensasi, maka anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah untuk ketahanan energi sebesar Rp 381,3 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan rencana pembatasan subsidi BBM untuk desil 10 dapat menghemat sekitar 10 persen dari anggaran subsidi energi.

Purbaya juga mengatakan pengendalian subsidi BBM khususnya pertalite dilakukan secara bertahap dan sistem yang dimiliki Pertamina juga mumpuni untuk pembatasan tersebut.

Purbaya mengatakan pengendalian subsidi BBM dapat dilakukan dengan tidak diperbolehkannya masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 membeli pertalite.

Masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 harus membeli BBM nonsubsidi. (edisi/jpnn)